.webp)
Perayaan Hari Guru Nasional 2023 di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyisakan persoalan. Pasalnya, dalam acara yang dihadiri ribuan guru se-Lombok Tengah pada Senin (27/11/2023) itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Tengah H. Amir diduga melanggar aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Secara eksplisit, Amir dalam sambutannya menyebut Bupati Lombok Tengah yang juga Ketua DPD Partai Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri sebagai Gubernur NTB. Isu majunya Pathul Bahri sebagai calon Gubernur NTB 2024 kian kuat disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat.
"Yang terhormat Bapak Lalu Pathul Bahri Gubernur Nusa Tenggara Barat, insya Allah 2024-2029," ujar Amir mengawali sambutannya di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal belum lama ini, Amir mengimbau agar para guru di Lombok Tengah untuk bersikap netral di tahun politik 2024.
"Sesuai AD/ART PGRI sudah jelas bahwa anggota dan pengurus PGRI tidak boleh terlibat politik praktis. Tapi kalau ada anggota/pengurus/kader PGRI yang ingin mencalonkan diri jadi caleg atau cakada, berdasarkan hasil Konkernas III PGRI di Samarinda dipersilahkan dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan cuti jadi pengurus PGRI," ungkap Amir belum lama ini.
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah Lalu Fauzan Hadi mengatakan Bawaslu akan mendalami dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Ketua PGRI itu. Pihaknya kini masih menunggu bukti-bukti terkiat ihwal tersebut.
"Yang jelas ini akan kami atensi serius," kata Fauzan via WhatsApp pada Selasa (28/11/2023).
Isu netralitas ASN di NTB memang menjadi salah satu isu kerawanan pemilu yang cukup krusial. Berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang dirilis Bawaslu RI, NTB masuk 10 besar provinsi dengan tingkat kerawanan netralitas ASN tertinggi di Indonesia.
(dpw/hsa)
