.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah mengusulkan pembangunan kantor Imigrasi di Kota Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tujuannya untuk mengawasi pergerakan warga negara asing (WNA) di sejumlah kawasan wisata, terutama di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.
"Kami sudah bersurat ke Kemenkumham untuk disiapkan tanahnya dulu. Kami diskusi, mungkin ada tanah yang kami manfaatkan pembangunan kantor Imigrasi untuk lebih maju," kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri di Pendopo Gubernur NTB, Senin sore (13/11/2023).
Pathul mengatakan rencana pembangunan kantor Imigrasi tersebut tidak berbentuk unit pelayanan terpadu daerah (UPTD), melainkan kelas Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti ada kelasnya bukan berbentuk UPT atau UPTD. Tujuannya untuk mengawasi orang asing. Terlebih ada Mandalika, (pantai) Awang, bandara, dan sirkuit motor cross di Lombok Tengah," ujarnya.
Menurut Pathul, rata-rata WNA yang berkunjung ke Lombok Tengah dalam satu tahun terakhir nyaris tembus 100 ribu orang. Baik yang tinggal sementara dan menginap.
"Kami lihat di Kuta Mandalika secara menyeluruh di atas pukul 20.00 sampai pukul 02.00 dini hari itu masih ramai dan itu rata-rata orang asing. Nah data-data itu terus kami himpun," kata Pathul.
Di sisi lain, pergerakan WNA dengan adanya bandara di Lombok Tengah mulai meningkatkan jumlah kunjungan WNA. Para WNA misalnya, kata Pathul, ramai mengunjungi Pantai Awang hingga Pantai Gerupuk.
"Kemudian Mandalika terus bergeser ke arah barat ke Dusun Emong, Desa Kuta, hampir menyeluruh orang-orang asing sudah tinggal di tempat itu," ungkap Pathul.
Pathul menyebut banyaknya lokasi wisata yang menarik wisatawan asing tentu perlu adanya kantor Imigrasi di Lombok Tengah. Terlebih Lombok Tengah menjadi pusat olahraga dunia, seperti MotoGP, paralayang, selancar, dan lainnya.
"Saya diminta untuk bersurat bagaimana caranya membangun Imigrasi karena pentingnya pengawasan orang asing. Akhirnya kami diskusi panjang dan bersurat kemarin. Kami survei kira-kira di mana pembangunannya," beber Pathul.
Dia menawarkan rencana pembangunan kantor Imigrasi berada di sebelah Kantor Bupati Lombok Tengah. Tanah tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi NTB.
"Ini rencana, makanya kami diskusikan dengan Pemerintah Provinsi,"pungkasnya.
Sementara, Pj Gubernur NTB Gita Ariadi mengatakan usulan pembangunan kantor Imigrasi di Lombok Tengah masih dalam tahap koordinasi dengan dinas terkait. Rencana itu masih dievaluasi.
"Kami akan melakukan atensi serius atas usulan kantor Imigrasi ini," tegas Gita.
Gita mengatakan lahan Pemprov NTB yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan kantor imigrasi di Lombok Tengah masih dilakukan koordinasi dengan bagian perencanaan.
"Rencananya ada tanah di timur kantor Bupati itu ada pemindahan Poltekkes Mataram ke sana. Tapi nanti kami lihat hasil evaluasi sejauh mana. Saya kira hajatan baik ini harus kami dukung bersama-sama bagaimana baiknya," tutup Gita.
(nor/iws)
