.webp)
Anggota Bawaslu Manggarai Barat Muhammad Hamka mengatakan politik uang masuk kategori paling rawan di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut dia, politik uang sudah berurat akar di tengah masyarakat Manggarai Barat.
"Apalagi bersimbiosis dengan kultur budaya yang sangat kuat. Tak heran kalau di tengah masyarakat muncul slogan yang diterima sebagai sebuah kebenaran yakni 'Terima uangnya dan jangan pilih orangnya'. Slogan ini jelas mempolusi akal sehat warga. Seharusnya 'Tolak uangnya dan jangan pilih orangnya'," tegas Hamka, dalam acara gathering Bawaslu Manggarai Barat, Sabtu (28/10/2023).
Menurut dia, persoalan money politic di Manggarai Barat makin pelik karena bersimbiosis dengan budaya masyarakat setempat yang disebutnya melumrahkan menerima uang dari peserta pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita memotret secara utuh bagaimana politik uang itu bersimbiosis dengan kultur kita di Manggarai Barat. Sehingga ini memang menjadi salah satu soal serius bagi Bawaslu Manggarai Barat terkait politik uang," kata Hamka.
"Yang kita pelajari selama ini, yang terjadi di tengah masyarakat, menerima uang dari peserta pemilu sudah menjadi hal yang lumrah. Mau ditindak agak sulit pembuktianya, dan jarang orang mau melaporkan. Maka langkah pencegahan adalah pilihan paling rasional dengan membangun kesadaran masyarakat," lanjut dia.
Ia mengatakan melawan politik uang yang sudah berurat akar semacam ini harus dengan spirit pencegahan dengan membangun kesadaran warga tentang hak-hak dan kemerdekaan politik mereka. Dalam upaya penyadaran ini, saat ini Bawaslu Manggarai Barat membangun Forum Warga Pengawaaan Partisipatif yang sudah dilakukan di Desa Liang Sola, Kecamatan Lembor. Ada pula Kampung Pengawasan Partisipatif yang dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Komodo.
Bawaslu Manggarai Barat, lanjut Hamka, juga masif mengampanyekan lawan politik uang lewat semua platform sosial media lembaga pengawas pemilu tersebut hingga tingkat Panwas Desa/Kelurahan.
Janji Manis Caleg
Ketua Bawaslu Kabupaten Manggararai Barat Maria Magdalena S. Seriang mengungkapkan janji-janji yang dilontarkan caleg dengan syarat mencoblos merupakan salah satu modus politik uang (money politic).
"Misalnya di Boleng beberapa bulan yang lalu kami temukan ada caleg yang menjanjikan akan membangun fasilitas apa begitu di kampung itu dengan syarat warga satu kampung itu pilih dia. Ini Mungkin masuk kerawana tinggi terkait money politic dengan berbagai modusnya," kata Leni, sapaan Magdalena S. Seriang.
Modus lain money politic saat pemilu, lanjut dia, adalah pemberian bantuan dan program-program pemerintah. Leni pun menyebut money politic menjadi kerawanan yang paling tinggi yang perlu dicegah di Manggarai Barat.
"Yang paling banyak (kerawanan pemilu) dan dilakukan dengan banyak modus terkait politik uang, money politic. Itu dilakukan dengan berbagai modus bisa dengan memberikan bantuan, bisa melalui program-program pemerintah, lalu melalui janji-janji," ujar Leni.
Selain money politic, Ia menyebut pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa berserta perangkatnya, dan berita bohong (hoax) juga menjadi kerawanan pada pemilu di Manggarai Barat.
"Dalam catatan kami sejauh ini ada tiga (kerawanan). Mungkin tiga itu ya kerawanan kita di Manggarai Barat money politic, netralitas ASN lalu hoax," beber Leni.
Ia menegaskan ASN, kepala desa, dan perangkat desa dilarang berpolitik praktis. "Netralitas ASN, kepala desa juga perangkat-perangkat yang secara aturan dilarang berpolitik praktis," tegasnya.
Leni juga menyebut berita hoax potensial terjadi pada pemilu pemilu dan menjadi kerawanan yang perlu diantisipasi. Ia menyebut data pemilih secara nasional untuk pemilu 2024 sebanyak 52 persen adalah anak-anak muda, yang sebagian besar di antaranya mengakses informasi di berbagai platform media sosial.
"Kita tahu media sosial kita saat ini banyak yang memberitakan hal-hal yang tidak baik, tidak benar tapi gampang dan dengan mudahnya dipercaya," ujar Leni.
(hsa/hsa)
