.webp)
Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat mempertanyakan menyusutnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bali 2024. RAPBD Bali 2024 menyusut 15,12 persen atau Rp 1,04 triliun dari realisasi APBD Bali 2023.
"Kami fraksi Partai Gerindra mencermati estimasi pendapatan daerah yang ternyata dirancang turun. Pendapatan daerah Provinsi Bali 2024 dianggarkan sebesar Rp 5,8 triliun atau menurun secara signifikan sebesar Rp 1,04 triliun," kata Ketua Fraksi Gerindra I Ketut Juliarta saat membacakan pandangan fraksi di kantor DPRD Bali, Rabu (18/10/2023).
Selain penyusutan RAPBD Bali 2024, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan rencana penerimaan Silpa (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran) sebesar Rp 741,05 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juliarta, dalam pandangan fraksinya meragukan penerimaan Silpa tersebut. Alasannya, perkembangan realisasi APBD Bali 2023 sulit terwujud karena hingga kini angka Rp 741,05 miliar itu belum tercapai.
Juliarta juga menyinggung pendapatan daerah Provinsi Bali dari pungutan terhadap wisatawan asing. Ia mempertanyakan apakah pendapat asli daerah sudah dianggarkan dari pungutan tersebut.
"Fraksi Gerindra mempertanyakan RAPBD 2024 sudah menganggarkan pendapatan pungutan wisatawan asing. Karena harapan kami sumber pendapatan baru itu menjadi energi positif untuk peningkatan pendapatan daerah," kata Juliarta.
Meski begitu, dia berharap penyusutan RAPBD 2024 itu tidak menganggu layanan kesejahteraan masyarakat. Dia mendorong RAPBD 2024 tetap dialokasikan untuk bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peternakan, dan lainnya.
I Komang Nova Sewi Putra dari Fraksi Demokrat juga menyayangkan penyusutan RAPBD Bali 2024. Menurutnya, penyusutan itu berpotensi menurunkan kredibilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. "Sebab, selama ini tren APBD Provinsi Bali tidak pernah turun. Meski saat Bali dilanda COVID-19," kata Putra.
Fraksi Demokrat menyarankan Pemprov Bali optimistis dalam menyusun RAPBD 2024. Salah satunya, dengan memasukkan pungutan terhadap wisatawan asing ke dalam RAPBD 2024.
(iws/gsp)
