.webp)
Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patra mengatakan proyek mangkrak itu ada yang dibiayai dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Saya lihat banyak sekali proyek mangkrak itu," kata Dian di Labuan Bajo, Jumat (28/7/2023) malam.
Baca juga: KPK Soroti Banyak BUMN Menunggak Pajak |
Proyek mangkrak itu meliputi rumah sakit hingga proyek peningkatan jalan. "Di Flotim (Flores Timur), rumah sakit di Adonara 12 tahun tidak selesai-selesai. Di Sikka, berapa proyek itu pakai dana PEN, RS Doreng, bor sumur, peningkatan jalan," beber Dian.
Ia mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) tidak melakukan konspirasi dalam penyusunan anggaran yang berujung pada mangkraknya proyek-proyek di daerah. "Jangan sampai ada konspirasi, apalagi konspirasi antara TAPD dengan Banggar," tegas Dian, yang selama berkeliling di NTT melakukan rapat dengan TAPD-Banggar di daerah setempat.
Dian juga menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah-daerah di NTT. Musababnya, sebagian besar pendapatan daerah di NTT bersumber dari transfer pusat.
Menurut Dian, hanya Manggarai Barat yang PAD-nya tembus dua digit, yakni 17 persen dari total pendapatan daerah. PAD daerah lainnya, kata Dian, berada di bawah 10 persen. Bahkan, ada pula daerah yang hanya mendapat satu persen dari total pendapatan daerah dalam APBD.
"Terus terang kalau mau bicara pendapatan daerah hanya dua digit di Manggarai Barat, 17 persen. Ada yang satu persen, dua persen, tiga persen, empat persen. Kupang hanya delapan persen, Sikka hanya 5-6 persen," katanya.
Ia menyebut Manggarai Barat yang APBD-nya relatif besar saja tak mudah mengatur anggarannya. Apalagi, Dian melanjutkan, daerah lain yang APBD-nya kecil. Menurutnya, pemerintah daerah di NTT seperti tak punya semangat untuk menggenjot PAD.
"Saya tidak melihat ada semangat rasanya ya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Belum lagi proyek-proyek mangkrak," tandasnya.
(iws/irb)
