Rektor UIN Mataram dan Unram Tak Penuhi Syarat Jadi Pj Gubernur NTB

Rektor UIN Mataram dan Unram Tak Penuhi Syarat Jadi Pj Gubernur NTB

Helmy Akbar - detikBali
Sabtu, 17 Jun 2023 08:44 WIB
Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda saat ditemui pada Jumat (16/6/2023) sore.
Foto: Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda saat ditemui pada Jumat (16/6/2023) sore. (Helmy Akbar/detikBali)
Mataram - Nama Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Profesor Masnun Tahir dan Rektor Universitas Mataram (Unram) Profesor Bambang Hari Kusumo ternyata tak memenuhi syarat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda pada Jumat (16/6/2023) sore. Hal tersebut lantaran keduanya bukan pejabat struktural eselon I, melainkan pejabat nonstruktural.

Pernyataan itu pun sekaligus menutup harapan keduanya. Padahal belakangan, nama Masnun dan Bambang ramai digadang-gadang menjadi Pj Gubernur NTB.

Bahkan, dukungan dari partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas) telah mulai mengalir kepada keduanya. "Rektor UIN dan Unram tidak memenuhi persyaratan sebagai penjabat gubernur," ucap Isvie.

Politisi Partai Golkar itu tak merincikan lebih jauh ihwal aturan administratif figur dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai Pj Gubernur.

Namun, Isvie secara eksplisit menyebut sejumlah nama yang memenuhi syarat menjadi Pj Gbernur telah mulai diusulkan ke DPRD NTB.

Ada sekitar lima hingga enam nama pejabat yang diusulkan masyarakat menjadi calon PJ Gubernur NTB.

Satu nama yang secara gamblang disebut Isvie telah memenuhi syarat adalah Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi.

"Itu (yang memenuhi syarat) ada sekda. Kalau yang lain nanti kami sebut namanya, nggak etis kalau kami sebut sekarang," bebernya.

Isvie tak menampik banyak figur yang punya keinginan untuk menjadi Pj Gubernur NTB.

Bukan hanya dari figur yang ada di daerah, tetapi juga nama-nama lain yang berasal dari luar NTB juga punya keinginan yang sama.

"Dari luar daerah juga banyak yang meminta," jelasnya.

Meski demikian, Isvie berharap nantinya pemerintah pusat dapat memilih orang asli NTB sebagai Penjabat Gubernur. Pasalnya, Isvie mengakui orang asli NTB-lah yang paling memahami kompleksitas persoalan di daerah.

"Harusnya (orang daerah), kita harapkan itu. Saatnya orang daerah mendapatkan haknya," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Lalu Hamdi menjelaskan mekanisme pengusulan nama penjabat gubernur.

Hamdi mengatakan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur NTB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan bersurat ke DPRD NTB untuk meminta usulan tiga nama calon Pj Gubernur.

Kemudian ada juga tiga calon Pj Gubernur dari Kemendagri. Syarat calon adalah pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I.

"Pengusulan tiga nama calon Penjabat Gubernur NTB akan berproses tiga bulan sebelum jabatan kepala daerah berakhir pada September mendatang," bebernya.


(hsa/hsa)

Hide Ads