.webp)
Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk satgas khusus yang mengawasi travel umrah nakal. Satgas tersebut berkolaborasi dengan sejumlah lembaga lain, seperti Pemprov NTB, Polda NTB, Kanwil Kemenkumham NTB, hingga Imigrasi.
"Satgas akan rutin bertemu sehingga apapun keluhan masyarakat terkait dengan umrah, bisa kami atasi," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag NTB Zamroni Aziz, Rabu (10/5/2023).
Aziz menjelaskan satgas tersebut dibentuk untuk merespons maraknya kasus jemaah umrah yang ditelantarkan hingga gagal berangkat ke Tanah Suci Mekkah. Seperti dialami sebanyak 93 jemaah umrah asal Lombok Tengah yang ditelantarkan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta, belum lama ini. Hanya saja, kasus penelantaran jemaah umrah itu berakhir damai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aziz mengakui hingga saat ini belum ada laporan baru terkait travel umrah yang bermasalah. Meski begitu, ia mengeklaim akan lebih responsif mencegah kasus serupa kembali terjadi. Termasuk dengan menyiapkan sanksi terberat untuk travel nakal, yakni dengan mencabut izin operasionalnya.
"Nanti kami punya kesepakatan, apa saja langkah-langkahnya. Ketika ada indikasi travel yang bermasalah, kami panggil. Kalau terbukti benar bersalah, kami akan minta Kemenag untuk disanksi secara izin. Kalau ada unsur pidana, kami tindaklanjuti," bebernya.
Aziz menambahkan Kanwil Kemenag NTB akan merilis nama-nama travel yang memiliki izin. Dengan begitu, masyarakat dapat mencermati dan memilih travel yang sudah terdaftar resmi dan memiliki izin.
Diakui Zamroni, gairah masyarakat NTB untuk umrah cukup tinggi. Bahkan, ia menilai NTB menjadi lumbung jemaah umrah. "Data pastinya saya belum punya ya, karena ini yang sudah didata karena banyak swasta. Yang pasti puluhan ribu," tandasnya.
(iws/gsp)
