Diduga Terlibat Markup 2 Mobdin, Eks Kadisperindag Dompu Buka Suara

Faruk - detikBali
Kamis, 18 Agu 2022 14:48 WIB
Sri Suzana (berhijab) saat masih menjabat sebagai kadisperindag Dompu
Sri Suzana (nomor dua dari kanan berhijab) terlapor kasus dugaan markup pengadaan mobil dinas Disperindag Dompu NTB semasa menjabat sebagai kadis. (Foto: Dok. Diskominfo Dompu)
Dompu -

Tim Satgas penyidik khusus dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu geledah kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu.

Saat penggeledahan, tim satgas dari korp Adhiyaksa memeriksa sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat meteorologi sebesar Rp 1,5 miliar tahun anggaran 2018.

Menyikapi adanya penggeledahan dan tudingan atas dugaan kasus ini, Eks Kadisperindag Kabupaten Dompu, Sri Suzana akhirnya buka suara.


Pria yang kini menjabat sebagai asisten II Bupati Dompu dan disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan pengadaan dua unit mobil dinas (Mobdin) di Disperindag Dompu ini mengaku akan hormati proses hukum.

"Intinya saya akan siap ikuti proses hukum yang berlaku. Doakan semoga berjalan baik saja," kata Sri Suzana saat ditemui wartawan di RSUD Dompu, Kamis (18/8/2022).

Menurut Sri Suzana, pada pelaksanaan anggaran tahun 2018 itu, dirinya mengungkapkan jika proses pengadaan dua unit Mobdin tidak dilakukan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK). Sehingga dengan tidak adanya penunjukan PPK, dirinya sendiri yang memegang langsung jabatan pada proyek itu.

"Iya saya yang kadis waktu itu, tidak ada penunjukan, dan itu lelang. Kalau PPK itu kan atas jabatan bukan karena keahlian. Sementara untuk menjadi PPK harus punya keahlian, saya jadi PPK karena melekat jabatan," aku Sri Suzana.

Lebih lanjut, atas kasus ini, Sri Suzana mengaku baru sekali dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Dompu sebagai terlapor.

Selain itu, ia juga mengaku telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) dan sejumlah saksi lainnya.

"Baru sekali diperiksa dan dimintai keterangan. Memang ada temuan LHP inspektorat dan sudah dikembalikan sebesar Rp 167.598.000 juta," ungkap Sri Suzana.


Sementara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Kasi Intel hingga Kasi Pidsus yang hendak dikonfirmasi detikBali terkait proyek penyelidikan kasus itu belum memberikan tanggapan.

"Belum berani konfirmasi dulu, Nanti melalui kasi intel saja ya. Nanti kalau ada info terbaru dan pasti, saya pasti sampaikan supaya jelas dan akurat," ungkap Kasi Pidsus, Ngurah Bagus Jati Gede Kusuma belum lama ini.

Seperti diketahui, Tim Satgas penyidik khusus dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu geledah kantor Disperindag Kabupaten Dompu. Mereka melakukan pemeriksaan pada sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat meteorologi sebesar Rp 1,5 miliar tahun anggaran 2018.

Kasus dugaan korupsi ini sendiri menurut Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain
dilaporkan tahun 2020 karena ada hasil laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Dompu. Di sana disebut ada selisih Rp 167 juta

Dikatakannya, tim satgas melakukan penggeledahan untuk mendapatkan informasi dan dokumen tambahan kasus tersebut.



Simak Video "KPK Tunggu Waktu Tepat untuk Panggil Kembali Lukas Enembe"
[Gambas:Video 20detik]
(dpra/dpra)