.webp)
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu tak sepakat dengan wacana penghapusan joki cilik di pacuan kuda tradisional di wilayah Bima, Dompu dan Sumbawa. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu Feri Afrodi.
Menurutnya, Pemda Dompu memiliki alasan menolak wacana itu, salah satunya dapat menghilangkan nilai budaya pacuan kuda.
"Jika tidak ada joki cilik, pasti nilai budayanya akan berkurang. Letak keunikan kita yang tidak dimiliki oleh daerah lain adalah joki ciliknya," kata Kepala Bidang Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu, Feri Afrodi pada detikBali, Selasa (2/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Feri menuturkan, joki cilik tak perlu dihapus melainkan harus diatur acuan dan regulasi yang tetap melindungi anak. Untuk mewujudkan itu, pihaknya sedang meminta dukungan dari berbagai pihak seperti lembaga anak hingga pengurus pacuan kuda.
"Saya lebih sepakat ada aturan regulasi misalkan ada safety anak ketika berkuda seperti pakaian layak, helm, sepatu dan alat pengaman lainnya, sehingga bisa meminimalisir cedera ketika terjadi kecelakaan pada anak," tuturnya.
Dalam persoalan pacuan kuda dengan joki cilik di dalamnya, Feri mengaku tetap harus ada upaya melindungi hak anak sehingga tidak dianggap ada praktik eksploitasi. Pada sisi lain, pacuan kuda yang sudah menjadi budaya harus tetap dijaga (dimajukan) dan dilestarikan eksistensinya.
"Kita sepakat dalam konteks tertentu kita harus melindungi hak anak. Terkait dengan pacuan kuda ada dua point lain yang harus kita perhatikan, pertama perlindungan anak, kedua budaya. Kita harus melakukan pemajuan budaya dengan menjaga tradisi ini agar tetap dilestarikan," tegasnya.
Pemda Dompu Tak Ada Masalah dengan Polemik Joki Cilik
Kabupaten Dompu yang rutin menggelar event pacuan kuda pada setiap tahunnya, hingga saat ini belum mendapatkan aduan atau laporan tentang pelanggaran pada pacuan kuda dengan joki cilik.
"Kalau di Dompu, sampai hari ini tidak ada masalah. Tidak ada juga aduan dari lembaga tertentu tentang polemik joki ini," ujar Feri.
Karena tak ada masalah, arena pacuan kuda yang dimiliki oleh Dompu yakni Arena Lemba Kara yang berlokasi di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tetap rutin menggelar latihan atau training (Trene jara dalam bahasa Dompu).
Di arena Lemba Kara, Trene Jara digelar setiap hari Minggu pada setiap pekannya. Pemilik kuda pacuan dari wilayah Bima, Dompu bahkan Sumbawa hadir di arena ini untuk melatih pacu kuda mereka.
Feri mengaku, pada sesi Trene Jara juga perlu diatur regulasi agar anak terhindar dari eksploitasi serta terlindungi hak-haknya seperti harus adanya pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan pada anak.
"Yang kita tahu, event dan trene itu sama saja, anak menunggangi kuda bahkan tak jarang yang terjatuh dari kuda. Lalu ketika ada insiden siapa yang akan bertanggung jawab. Kalau event resmi ada panitianya yang bertanggung jawab, kalau trene itu tidak ada panitianya," tegas Feri.
(nor/mud)
