.webp)
Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga memegang peran krusial dalam kasus penyadapan ilegal yang salah satunya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap Listyo diduga menjadi pemberi perintah, penentu target, sekaligus penerima akhir hasil penyadapan atau end user.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suyudi mengatakan Listyo diduga menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada eks Kabagmon Polri Ahrie Sonta (AS). Listyo juga diduga menerima hasil akhir penyadapan tersebut.
"Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," katanya.
Peran Tiga Tersangka Lain
Tersangka kedua adalah eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Dia diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan hasil penyadapan dalam bentuk laporan harian dan laporan analisis kepada Listyo.
"Kedua, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," kata Suyudi.
Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso diduga berperan menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi. Dia juga diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik.
"Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," kata Suyudi.
Sementara itu, eks Plt Kabagmon Ahrie Sonta (AS) diduga menjadi pihak yang meneruskan perintah penyadapan kepada operator. Dia juga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo.
"Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," kata Suyudi.
Tak hanya meneruskan perintah penyadapan, Ahrie Sonta juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp yang berisi perintah penyadapan.
"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.
(dpw/dpw)
