.webp)
Perintah membubarkan grup WhatsApp (WA) dan menghapus data hasil penyadapan justru menjadi petunjuk terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini menyeret sejumlah perwira tinggi Polri yang kini berstatus tersangka.
Fakta tersebut diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Jenderal Suyudi menjelaskan dugaan penyadapan ilegal itu bermula pada kurun 2025-2026. Saat itu, Ahrie Sonta yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perkara ini berawal pada kurun tahun 2025 sampai dengan 2026. Ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," kata Jenderal Suyudi.
Dugaan praktik tersebut berlanjut hingga Oktober 2026. Pada bulan itu, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WA yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan sekaligus penghapusan data hasil penyadapan.
"Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX," jelasnya.
Perintah pembubaran grup dan penghapusan data itulah yang kemudian menimbulkan kecurigaan pelapor. Peristiwa tersebut akhirnya dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," paparnya.
"Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan atau akses ilegal dan atau penghapusan data elektronik," imbuh dia.
Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya juga dijerat sebagai tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Selain Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha. Dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut berlangsung sepanjang 2025-2026.
(dpw/dpw)
