Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Klungkung masih berlanjut. Dalam rapat di Ruang Sidang DPRD Klungkung, Rabu (12/11/2025), Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menerima berbagai masukan dan pertanyaan dari seluruh fraksi DPRD.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung sebelumnya menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 133 miliar atau naik 28,72 persen dari 2025. Namun, optimisme tersebut menuai tanggapan skeptis dari sejumlah fraksi DPRD Klungkung.
Para anggota dewan menilai ada indikasi ketidakcermatan dalam penyusunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2025, target pertumbuhan ekonomi yang dinilai kurang realistis, serta lemahnya kontribusi dari sektor pajak.
"Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 persen belum eksplisit dicantumkan dalam APBD 2026. Dikaitkan dengan ekonomi nasional yang target 5,8-6,3 persen, ini menandakan perencanaan yang lemah. Apakah masih ditetapkan target tersebut dalam kondisi kali ini?" tanya perrwakilan Fraksi Hanura, Komang Kresna Nata.
Kritik juga datang dari Fraksi Nasional Solidaritas melalui Ketut Sukma Sucita yang menyoroti rendahnya realisasi pajak daerah. Ia menyebut per Juli 2025, capaian pajak baru 39,74 persen dari target tahun berjalan.
"Mengapresiasi kerja yang dilakukan pemerintah selama ini. Tapi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat kurang terpenuhi. Tidak ada yang bayar pajak karena tidak ada pemberitahuan. Pemerintah bisa sebarkan pesan pengingat secara massal dan bisa juga autodebet supaya menghindarkan tunggakan," ujar Sucita.
Nada serupa disampaikan Wayan Suartha dari Fraksi Gerindra. Ia menilai perlu adanya regulasi yang jelas mengenai pajak dan retribusi agar memberikan kepastian bagi investor.
"Supaya investor punya kejelasan dalam berinvestasi. Mengingat, investasi ke Klungkung masih minim dan kurang berdampak menyerap tenaga kerja di Klungkung," kata Suartha.
Fraksi PDIP juga mendorong agar APBD 2026 tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen politik untuk pemerataan pembangunan antardaerah, penguatan ekonomi rakyat berbasis desa, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Apakah sudah dipetakan potensi baru di sektor pariwisata untuk PAD 2026? Apa strategi efisiensi anggaran supaya bisa mengurangi duplikasi program antar OPD? Apa program prioritas Pemkab Klungkung untuk mendukung ekonomi rakyat, UMKM, dan berkelanjutan?" cecar anggota Fraksi PDIP, Wayan Wisma.
Simak Video "Video Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Sepanjang 2025 Capai 5,2%"
(dpw/dpw)