.webp)
Bupati Klungkung I Made Satria menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2026 mencapai Rp 1,49 triliun. Target itu meningkat sebesar Rp 133 miliar atau 28,72 persen dari tahun 2025.
Bupati Klungkung I Made Satria mengatakan peningkatan PAD 2026 akan bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pariwisata. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di DPRD Klungkung, Selasa (11/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"APBD Tahun Anggaran 2026 dirancang lebih optimis dari 2025. Mengingat, BPS Provinsi Bali mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Bali bertumbuh pada triwulan I 2025 sebesar 5,52 persen dan pada triwulan II 2025 sebesar 6,70 persen (year on year) di tengah perlambatan ekonomi global akibat ketegangan politik dunia," ujar Satria.
Selain itu, PAD juga bersumber dari pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), maupun retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
Sementara itu, belanja daerah dirancang mencapai Rp 1,7 triliun, meningkat sekitar Rp 200 miliar dari tahun sebelumnya. Namun, penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA) 2025 justru diproyeksikan menurun sebesar Rp 282 miliar.
Satria beralasan bahwa realisasi SiLPA 3 tahun terakhir menunjukan target penerimaan yang tidak tercapai. Sehingga nominalnya diturunkan agar mendekati realistis tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan anggaran belanja yang besar pada 2026.
"Tahun 2026 merupakan tahun pelaksanaan RPJMD 2025-2030 yang dijabarkan dalam visi-misi pada periode kepemimpinan kami yang pertama. APBD TA 2026 diarahkan untuk mencapai target-target RPJMD. Di antaranya melanjutkan pembiayaan program tahun sebelumnya seperti angkutan siswa gratis, pelatihan kapal pesiar maupun calon polisi bagi masyarakat miskin, santunan kematian, kemudian inovasi baru seperti pembangunan sarana-prasarana pendidikan tingkat PAUD-SMP dan pembangunan infrastruktur umum," imbuh Satria.
Satria menambahkan bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2026 telah menyesuaikan dengan berkurangnya pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp 54 miliar. Namun, terdapat beberapa hal penting yang belum masuk dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026 meliputi pembiayaan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), pembiayaan perencanaan teknis untuk 6 ruas jalan dan studi kelayakan pelabuhan, hingga penambahan daya listrik penerangan jalan umum.
Untuk itu, Satria meminta kepada pihak legislatif menyetujui untuk menganggarkan pembiayaan tersebut. Tanggapan dari para fraksi baru akan berlanjut pada esok hari, Rabu (12/11/2025).
(nor/nor)
