.webp)
Indonesia mendorong percepatan perundingan perjanjian ekstradisi ASEAN rampung tahun ini. Selama ini perjanjian itu terkendala sistem hukum yang berbeda di masing-masing negara Asia Tenggara.
Indonesia lantas berinisiatif memimpin pertemuan terkait perjanjian tersebut melibatkan lembaga hukum dan instansi terkait di Bali, pada 1-3 Mei 2024.
"Negara-negara ASEAN sepakat untuk mengintensifkan negosiasi. Ini agar teks perjanjian ekstradisi ASEAN dapat diselesaikan 2024 ini," kata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahardian Muzhar di Jimbaran, Badung, Bali, Selasa (30/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cahyo mengungkap perjanjian ekstradisi ASEAN akan menjadi kerangka hukum bagi negara-negara ASEAN untuk saling menyerahkan pelaku tindak pidana, terdakwa, dan terpidana yang melarikan diri dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya.
Cahyo menyampaikan pertemuan ini merupakan yang kesembilan sejak digelar pertama kali pada 2021. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperjuangkan kepentingan penegakan hukum Indonesia.
Menurutnya, perjanjian ekstradisi ini tidak untuk menyeragamkan aturan hukum tiap negara di Asia Tenggara. Cahyo meyakini upaya menjembatani perbedaan hukum tiap negara akan terwujud.
"Kami tidak bermaksud mengharmonisasikan hukum masing-masing negara. Tetapi menjembatani bagaimana caranya perbedaan sistem hukum ini supaya bisa saling membantu di sesama negara ASEAN," sambung Cahyo.
Baca juga: Momen Jokowi Bersepeda Keliling Mataram |
Pemerintah menegaskan hasil dari pertemuan ini sangat krusial dalam upaya menjadikan wilayah ASEAN aman. Yakni sesuai amanat Blueprint ASEAN Political Security Community 2025.
"Terutama di tengah maraknya berbagai kejahatan transnasional seperti online scam di ASEAN akhir-akhir ini. Oleh karena itu Indonesia secara aktif terus mengambil inisiatif dalam memimpin negosiasi," tukas Cahyo.
(dpw/dpw)
