2 Tersangka Korupsi Kredit Fiktif BPD Bali Kembalikan Kerugian Negara

2 Tersangka Korupsi Kredit Fiktif BPD Bali Kembalikan Kerugian Negara

Chairul Amri Simabur - detikBali
Selasa, 04 Okt 2022 20:58 WIB
Penghitungan uang PKN untuk kedua kalinya yang dilakukan dua tersangka kredit fiktif di BPD Bali Cabang Badung, SW dan IKB, di Kejati Bali pada Selasa (4/10/2022).
Penghitungan uang PKN untuk kedua kalinya yang dilakukan dua tersangka kredit fiktif di BPD Bali Cabang Badung, SW dan IKB, di Kejati Bali pada Selasa (4/10/2022). (Foto : IST)
Denpasar -

Pihak keluarga dari dua orang tersangka korupsi kredit fiktif pada BPD Bali Cabang Badung dengan inisial SW dan IKB kembali melakukan pengembalian kerugian negara (PKN)

Nilai pengembalian kerugian negara dalam penyidikan dugaan korupsi berupa kredit fiktif untuk modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa tersebut sebesar Rp 350 juta. Uang tersebut kini dititipkan di rekening penitipan Kejati Bali di Bank BRI.


"Tadi keluarga tersangka SW dan IKB telah menyerahkan uang kepada penyidik Kejati Bali sebagai pengembalian kerugian negara sejumlah Rp 350 juta," jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kasipenkum Kejati Bali, A. Luga Harlianto, Selasa (4/10/2022).

Ia menjelaskan, pengembalian kerugian negara tersebut merupakan yang kedua kalinya.


Sebelumnya, pada 28 Juni 2022, pihak keluarga dua tersangka telah mengembalikan uang sejumlah Rp 1,15 miliar.

"Sehingga total pengembalian sampai dengan saat ini adalah sejumlah satu setengah miliar rupiah," imbuh Luga.

Kedua tersangka, sambungnya, dalam penyidikan menyadari kesalahannya dan ingin bertanggung jawab.

Selain itu, sisa dari kerugian negara akibat perbuatan kedua terdakwa akan diupayakan diserahkan kepada penyidik secara bertahap.

"Tentu ini sesuai harapan pimpinan Kejati Bali. Bahwa, penanganan perkara di bidang pidana khusus tidak hanya berorientasi pada penindakan tetapi juga pemulihan atau pengembalian kerugian negara," sambungnya.

Namun Luga enggan memberi keterangan lebih jauh terkait pengaruh pengembalian kerugian negara tersebut terhadap tuntutan dalam proses persidangan nanti.

"Nanti itu masuk ke dalam ranah penuntut umum. Saat ini, penanganan perkaranya masih fokus pada penyidikan ya," jelas Luga.

Ia menambahkan, penanganan perkara ini telah memasuki tahap prapenuntutan. Tahap tersebut telah dilaksanakan pada Jumat (30/9/2022) dengan dilakukannya pelimpahan berkas dari penyidik kepada penuntut umum.

"Saat ini masih dalam proses penelitian oleh penuntut umum. Ketika hasil penelitian berkas perkara telah lengkap maka akan dilanjutkan ke tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum," ujarnya.

Untuk diketahui, Tersangka SW dan IKB bersama-sama dengan tersangka IMK dan DPS telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Bali pada 11 April 2022 lalu dalam pemberian kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa BPD Bali Cabang Badung yang diduga fiktif sepanjang 2016 hingga 2017 dengan nilai sebesar Rp 5 miliar.

Dalam kasus ini, keempat tersangka terancam pidana sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Penyidik juga menerapkan ketentuan pidana Pasal 3 dalam undang-undang yang sama beserta perubahan dan penambahannya juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang junsto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Simak Video "Kades di Toraja Ditahan Kejari, Diduga Korupsi Dana Desa Nyaris Rp 1 M"
[Gambas:Video 20detik]
(dpra/dpra)