.webp)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa haram terkait penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.
Dilansir detikFinance, penetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL). Dokumen fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan tersebut juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan yang mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup. MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna, fatwa ini juga memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya. Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah haram. Begitu pula dengan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) atau vape, yang diputuskan berstatus hukum haram secara mutlak.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.
Lewat Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini, Niam berharap masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.
Menperin Buka Suara
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji buka suara terkait fatwa haram rokok elektrik atau vape. Sarmuji menyampaikan pihaknya menghormati keputusan MUI yang telah mengeluarkan fatwa tersebut. Ia pun tidak mau berkomentar banyak soal itu.
"Ya terserah aja. Perspektif MUI ya kita hargai aja. Kita nggak mau masuk ke zona yang kita tidak kuasai ya," ujar Sarmuji di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Saat ditanya apakah dengan adanya fatwa tersebut akan berdampak terhadap industri vape, Sarmuji mengatakan bahwa setiap produk memiliki pangsa pasar dan konsumen loyal masing-masing. Kalaupun ada pergeseran pasar produk vape itu tidak begitu masalah. Hal ini merupakan hal biasanya di industri.
"Ya kan semua punya pangsa pasar sendiri. Ada yang loyal, ada yang mungkin memperhatikan fatwa MUI, ya silakan aja. Kalau kita kan total industri sebenarnya. Kan ada alih apa namanya? Perpindahan itu akan ada, selalu selalu akan ada, dengan atau tanpa fatwa MUI sekalipun," terang Sarmuji.
Sarmuji menambahkan, perubahan pilihan konsumen tidak hanya terjadi karena fatwa MUI. Misalnya saja ada larangan dari suatu Kepolisian Republik Indonesia yang telah melarang anggotanya untuk menggunakan produk vape.
"Jadi kalau ada dilarang di sini pasti yang lain juga akan tumbuh begitu. Jadi itu biasa saja semuanya. Ya kita hargailah, intinya kita hargai fatwa MUI," katanya.
Lebih lanjut, Sarmuji mengaku Kementerian Perindustrian belum pernah menggelar pertemuan dengan pelaku industri vape. Karena itu, pihaknya belum mengetahui secara detail persoalan yang tengah dihadapi pabrik-pabrik rokok elektrik tersebut.
"Belum, belum. Kita belum pernah bertemu dengan industri vape ya, Pak Dirjen ya? Belum pernah. Jadi kita belum tahu juga persoalan-persoalan apa sebenarnya yang menimpa pabrik, kita belum tahu secara betul," pungkasnya.
