.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menaikkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Dalam kebijakan baru ini, gaji paling rendah ditetapkan sebesar Rp 750 ribu per bulan.
Kenaikan tersebut berlaku bagi seluruh PPPK Paruh Waktu. Mulai dari guru, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, tenaga administrasi hingga tenaga teknik.
Kebijakan kenaikan gaji ini telah tertuang dalam dokumen peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2026 dan siap disalurkan mulai November 2026.
Baca juga: Pemkab Dompu Lelang Jabatan Sekda |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya, sudah ada dalam anggaran perubahan APBD P tahun 2026," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad Syahroni, pada detikBali Rabu (11/11/2026).
Syahroni menjelaskan Pemkab Dompu menyiapkan tiga skema penyesuaian gaji PPPK Paruh Waktu. Pertama, pegawai yang selama ini menerima gaji Rp 0 hingga Rp 700 ribu akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 750 ribu per bulan.
Kedua, pegawai dengan gaji Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta akan mendapat tambahan penghasilan sebesar 20 persen. Ketiga, pegawai yang menerima gaji Rp 1 juta per bulan akan mendapat kenaikan sebesar 10 persen.
"Mulai dari yang gaji Rp 0-700 ribu, penghasilan PW tersebut menjadi Rp 750 ribu. Intinya standar minimal gaji PW Dompu itu Rp 750 ribu," jelasnya.
Syahroni mengungkapkan penyaluran gaji PW ini mulai dilakukan pada bulan November 2026 dan akan berlaku hingga 2027 sesuai dengan masa berlaku SK.
"Nanti akan ada penyesuaian SK yang akan dilakukan oleh BKDPSDM yang didalamnya termasuk penyesuaian terkait penghasilan," tuturnya.
Penyesuaian gaji PW ini berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Dompu. Tahun 2026 Pemkab Dompu mengalokasikan anggaran Rp 27 miliar untuk gaji PW, kebutuhan anggaran diproyeksikan meningkat menjadi Rp 51 miliar.
Peningkatan alokasi anggaran tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan penyesuaian penghasilan PPPK Paruh Waktu. Kebutuhan itu juga telah dimasukkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
