.webp)
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pelaku usaha Indonesia-Timor-Leste menyesuaikan arah bisnisnya dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keselarasan itu penting untuk memudahkan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah.
Hal itu disampaikan Pigai dalam Bali-Timor Leste Business Forum 2026 di KEK Kura Kura Bali, Jumat (2/10/2026). Pigai mengatakan pelaku usaha perlu melihat arah kebijakan pemerintah jika ingin mengembangkan bisnis dalam jangka panjang.
"Kalau kembangkan bisnis untuk 5-10 tahun ke depan, itu sebaiknya supaya ada usaha atau pengembangan bisnisnya bisa berkembang secara baik, maka harus inherent dengan kebijakan pemerintah, kebijakan Prabowo," kata Pigai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan sejumlah program pemerintah yang dinilainya memiliki irisan dengan peluang bisnis. Program tersebut antara lain hilirisasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, dan Koperasi Merah Putih.
"Misalnya hilirisasi, misalnya program-program populis Presiden: makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kemudian kampung nelayan, koperasi Merah Putih. Ini kan semua ada irisan bisnisnya," ujarnya.
Pigai menyoroti program MBG yang menurutnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Dampaknya, kata dia, tidak hanya pada penyediaan makanan, tetapi juga usaha kecil hingga sektor pertanian dan peternakan.
"Semua misalnya makan bergizi gratis itu impact ekonominya, dampak ekonominya kan cukup signifikan. Termasuk pendapatan keuntungan yang bergerak, bisnis usaha-usaha kecil yang di kampung bergerak," kata Pigai.
"Misalnya pertanian, petani berkembang kan. Kemudian peternak juga berkembang di kampung. Ini kan satu kekuatan bisnis sendiri," imbuhnya.
Dia juga menyebut Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan sebagai sektor yang memiliki basis ekonomi di tingkat masyarakat.
"Koperasi Merah Putih juga kan basis ekonomi di kampung. Kemudian kampung nelayan, perikanan, basis ekonomi di kampung," ujarnya.
Karena itu, Pigai meminta kerja sama ekonomi Indonesia dan Timor-Leste diarahkan agar selaras dengan kebijakan pemerintah.
"Kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste ini harus inheren dalam kebijakan pemerintah resmi. Jadi disesuaikan, diarahkan kepada kebijakan pemerintah Prabowo Subianto," katanya.
Menurut Pigai, kesesuaian dengan rencana pembangunan nasional juga berkaitan dengan dukungan regulasi. Dia mengatakan bisnis yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah berpotensi menghadapi hambatan tertentu.
"Kalau tidak inherent dengan rencana pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden, oleh pemerintah, maka biasanya agak ada hambatan-hambatan tertentu, terutama regulasi dan kebijakan," kata Pigai.
Forum Bisnis RI-Timor-Leste
Bali-Timor Leste Business Forum 2026 mempertemukan pemerintah, investor, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan dari Indonesia dan Timor-Leste. Forum yang merupakan bagian dari Bali International Business & Investment Forum (BIBIF) 2026 itu digelar di Awan Auditorium 3, Tsinghua Southeast Asia Center, KEK Kura Kura Bali.
Forum mengusung konsep "From Dialogue to Deal" dengan pembahasan empat sektor, yakni pariwisata, seni, budaya dan ekonomi kreatif; Gold Economy; Blue Economy; serta Green Economy.
Ketua Panitia Bali-Timor Leste Business Forum 2026, Subadram, mengatakan sektor kelautan menjadi salah satu peluang yang dapat dikembangkan bersama.
"Ekonomi biru, ekonomi masa depan. Ekonomi tersebut adalah ekonomi kelautan, bisnis yang berkelanjutan, pelayaran, energi laut, dan pariwisata bahari," kata Subadram.
Menurutnya, Bali memiliki pengalaman, pasar, dan jaringan global yang dapat dipertemukan dengan potensi Timor-Leste.
"Timor Leste sebagai jiwa dari hal ini dan Bali sebagai pengalaman. Sebagai pasar dan sebagai jaringan global," ujarnya.
Melalui forum tersebut, penyelenggara menargetkan terbentuknya peluang B2B, B2G, dan Investment-to-Project Matching. Peluang investasi juga akan dihimpun dalam Project Investment List untuk ditindaklanjuti setelah forum.
Selain investasi, hasil yang dibidik mencakup MoU atau LoI, Joint Business Declaration, proyek yang dapat direalisasikan, serta kemitraan bisnis jangka panjang.
Pigai mengatakan kerja sama ekonomi dengan Timor-Leste penting seiring perkembangan kedua negara.
"Bali Business Forum ini penting, karena Timor Leste itu negara tetangga kita, ya, neighbor. Karena itu, tetangga kita adalah tetangga paling dekat," kata Pigai.
"Indonesia maju, tetangga harus maju. Indonesia berkembang, tetangga harus berkembang," imbuhnya.
Forum ini menempatkan Bali sebagai titik temu bisnis Indonesia dan Timor Leste. Penyelenggara menargetkan agenda bilateral tersebut dapat berlanjut menjadi forum bisnis tahunan dengan proyek dan investasi yang dapat ditindaklanjuti.
(dpw/dpw)
