.webp)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudarti Deyang mengakui pemerintah tak lagi mengejar target 82 juta penerima program makan bergizi gratis (MBG) pada 2026. Di tengah pemangkasan anggaran, BGN memilih fokus memperbaiki kualitas program ketimbang mengejar jumlah penerima.
Saat ini, anggaran BGN telah dipotong menjadi Rp 268 triliun dari sebelumnya Rp 335 triliun. Nanik bahkan berharap anggaran tersebut masih bisa kembali ditekan melalui berbagai langkah efisiensi.
"Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini, 'mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.' Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujar Nanik, dilansir dari detikFinance, Jumat (5/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nanik mengatakan efisiensi anggaran telah dikonsolidasikan secara internal usai dirinya ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi. Meski demikian, dia memastikan efisiensi tidak akan mengurangi sasaran penerima manfaat MBG.
"Kami berharap masih bisa menurunkan lagi. Namun tidak mengurangi sasaran. Kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat," katanya.
Selain melakukan refocusing penerima manfaat, BGN juga menghentikan sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. BGN juga akan mengevaluasi dapur-dapur MBG yang telah beroperasi agar sesuai standar kualitas makanan, termasuk melalui perbaikan fasilitas dan pelatihan SDM.
"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, kami akan melakukan suspend," tegas Nanik.
Untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN memilih skema alternatif agar pelaksanaan MBG tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, ketimbang membangun dapur baru.
"Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," ujar Nanik.
BGN juga mulai membuka peluang pendanaan alternatif guna mengurangi beban APBN. Pendanaan itu antara lain berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN maupun perusahaan swasta yang berinvestasi di wilayah terpencil, hingga hibah dari negara lain.
"Dulu kan formasinya digunakan, dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," terang Nanik.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/dpw)
