.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berhasil menghemat anggaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas hingga Rp 3 miliar sampai Desember 2026. Penghematan itu diperoleh setelah Pemkot Mataram menerapkan efisiensi BBM hingga 50 persen sebagai langkah penghematan energi.
"Efisiensi bahan bakarnya sudah kita hitung, ini efisiensi untuk roda empat yang digunakan pejabat. Setelah kita hitung efisiensi kita sampai nanti Desember untuk bahan bakar itu kita bisa menghemat sekitar Rp 3 miliaran. Sehingga kalau kita perhitungkan efisiensi per bulan itu sekitar Rp 260 juta sebulan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2026).
Alwan menjelaskan efisiensi BBM berlaku untuk kendaraan dinas pejabat eselon II hingga eselon IV. Kendaraan roda empat digunakan kepala dinas dan sekretaris, sedangkan kendaraan roda dua digunakan pejabat eselon IV.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kendaraan roda empat yang digunakan kadis, kemudian roda dua oleh pejabat di eselon IV. Roda empat juga ada yang digunakan eselon III, seperti sekretaris," jelas Alwan.
Terkait anggaran hasil penghematan BBM senilai Rp 3 miliar hingga akhir 2026, Alwan mengaku belum menentukan pergeseran anggaran tersebut.
"Nantilah, kan ada program prioritas yang harus kita selesaikan di APBD perubahan," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Muhamad Ramayoga mengatakan efisiensi BBM dilakukan secara besar-besaran terhadap penggunaan bahan bakar kendaraan dinas. Namun, langkah tersebut dipastikan tidak berdampak pada pelayanan publik.
"BBM yang kita pangkas itu sudah kita lakukan perhitungan. Kita minta teman-teman di BKD untuk melakukan pemetaan terhadap pengurangan penggunaan BBM, paling tidak 50 persen. BBM ini yang sifatnya rutin," kata Ramayoga.
"Semua OPD yang sifatnya pelayanan tidak kita potong. Yang kita potong 50 persen adalah yang belanja rutin. Misalkan mobil kadis, sekretaris, eselon III," sambungnya.
Ramayoga menegaskan kendaraan operasional pelayanan tetap dipertahankan, seperti armada pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pelayanan sungai dan selokan di Dinas PUPR, hingga kendaraan pelayanan kesehatan di puskesmas.
"Misalnya pelayanan di Dukcapil, kan ada kendaraan roda dua yang digunakan untuk melayani masyarakat, itu tidak dipotong. Kalau di kelurahan-kelurahan motor lurahnya kita potong, tapi roda tiga (angkut sampah) dan lainnya tidak kita potong. Ini berlaku di semua OPD," tegasnya.
Ramayoga mengungkapkan anggaran BBM aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Mataram pada 2026 mencapai Rp 20 miliar. Namun, setelah dilakukan efisiensi, potensi penghematan diperkirakan mencapai Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar.
"Totalnya Rp 20 miliar. Kalau di efisiensikan 50 persen, seharusnya kan jadi Rp 10 miliar, tapi karena sektor pelayanan tidak bisa kita potong, kemungkinan penghematannya sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat Pemkot Mataram mulai serempak menggunakan sepeda saat berangkat ke kantor. Kebijakan itu diterapkan untuk mendukung efisiensi penggunaan BBM.
(dpw/dpw)
