.webp)
Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut stok beras nasional saat ini mencapai 5 juta ton. Menurutnya, stok tersebut aman dan terjaga dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
"Ketersediaan stok beras yang saat ini menembus angka lebih dari 5 juta ton merupakan bukti nyata bahwa Bulog hadir untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia," kata Ahmad dalam keterangannya seusai menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi IV DPR RI di gudang Kantor Cabang Bulog Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (25/4/2026).
Perum Bulog, dia berujar, terus berkomitmen menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang optimal. Selain beras, Bulog juga menyalurkan bahan pangan lainnya melalui program penyaluran minyak goreng rakyat Minyakita.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kantor Cabang Bulog Labuan Bajo sendiri telah menyalurkan 37.908 liter Minyakita. Sementara untuk wilayah Provinsi NTT secara keseluruhan mencapai 1,37 juta liter dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.
"Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta stabilisasi harga pangan di daerah," jelas Ahmad.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto yang memimpin kunker itu mengapresiasi Bulog atas ketersediaan stok 5 juta beras tersebut. Titiek menilai Bulog berhasil mendukung tercapainya swasembada pangan termasuk di wilayah NTT. Ia juga apresiasi kondisi Bulog Labuan Bajo.
"Kondisi gudangnya bersih dan kualitas beras terjaga dengan baik, perputaran komoditas berjalan lancar, serta penyaluran Minyakita juga menunjukkan capaian yang baik. Prestasi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan," ujar Titiek.
Di sisi lain, Titiek menilai masih terdapat tantangan pada aspek pascapanen di tingkat hulu. Menurutnya, daerah tersebut perlu didukung fasilitas pengering modern dan penggilingan yang memadai.
"Kami mendorong agar Bulog, Pemerintah Daerah atau swasta dapat mengganli potensi tersebut sehingga bisa lebih menyejahterakan perekonomian petani setempat," kata Titiek.
Adapun kunker Komisi IV DPR RI itu untuk memastikan secara langsung kondisi dan ketersediaan CPP yang dikelola Bulog, khususnya di wilayah NTT. Rombongan Komisi IV DPR RI meninjau fasilitas pergudangan, sistem penyimpanan, serta mekanisme distribusi yang dijalankan oleh Bulog.
(iws/iws)
