Memanasnya konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran mulai memicu kekhawatiran di kalangan dunia usaha Indonesia. Dampaknya dinilai bisa merembet dari lonjakan harga energi, biaya logistik, hingga potensi tekanan pada harga pangan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan risiko utama dari konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya berasal dari sentimen pasar. Ancaman juga datang dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz.
Apalagi, jalur tersebut merupakan titik vital perdagangan energi dunia. Sekitar 20% minyak dunia diketahui melewati wilayah tersebut.
"Kekhawatiran pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, ketidakpastian saja sudah dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya logistik global," ujar Shinta, dilansir dari detikFinance, Selasa (10/3/2026).
Sebagai negara importir minyak, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan biaya produksi jika harga energi global melonjak. Kondisi ini juga dapat mempersempit ruang fiskal apabila harga energi melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Risiko Inflasi Pangan
Selain energi, APINDO juga mencermati potensi rambatan terhadap inflasi pangan. Kenaikan harga energi dinilai akan berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan.
"Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama jika dibarengi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar. Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan," imbuh Shinta.
Dari sisi fiskal, apabila harga energi bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi energi juga berpotensi meningkat. Shinta menilai pemerintah perlu mengelola risiko ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit maupun pembiayaan utang negara.
Pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam koridor kredibel, serta memastikan belanja negara tepat sasaran dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar.
Di sisi eksternal, dinamika risk-off global juga berpotensi meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah akan memperbesar biaya impor energi dan pangan sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
"Dampak terhadap sektor usaha sendiri akan beragam. Industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung," jelasnya.
Simak Video "Video: Saudi Optimistis Haji 2026 Tetap Aman di Tengah Konflik Timur Tengah"
(dpw/dpw)