Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat ada 16.000 akomodasi pariwisata di seluruh Bali. Hanya saja, hingga kini baru sekitar 370 penginapan yang resmi terdaftar sebagai anggota PHRI atau 15.630 sisanya adalah penginapan di Bali tidak terdata.
Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyebut kondisi ini membuat pihaknya kesulitan. Ia menilai kondisi tersebut juga berdampak bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam menentukan kebijakan ke depan.
"Jadi, sangat sulit bagi pemerintah untuk memproyeksikan ke depan apa yang boleh dan tidak boleh, pasar apa yang perlu kami buka atau tidak, itu tidak bisa karena kalau datanya tidak ada, tidak bisa kami bekerja," kata pria yang akrab disapa Cok Ace di Denpasar, Bali, pada Rabu (3/12/2025).
Menurut Cok Ace, ketidaklengkapan data ini juga menimbulkan kerugian ekonomi. Data kunjungan wisatawan, pendapatan asli daerah, hingga tingkat hunian tidak berjalan linier karena banyak akomodasi yang tidak tercatat.
"Kalau Pak Gubernur (Wayan Koster) berkenan melalui kepala daerah di kabupaten kota agar bisa menindaklanjuti Pergub yang telah Bapak buat tentang Tata Kelola Pariwisata di Bali. Hal ini menjadi penting karena di depan kita menghadapi berbagai tantangan," sebut dia.
Tantangan pariwisata tersebut antara lain perubahan tren wisatawan yang menuntut layanan lebih berkualitas, regulasi tata ruang, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Cok Ace juga menilai larangan alih kepemilikan lahan melalui nominee sebagai langkah yang sangat tepat, mengingat banyaknya praktik bisnis ilegal yang tersembunyi di Bali.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyesalkan masih banyaknya akomodasi di Bali yang belum terdaftar secara legal. Menurutnya, hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik.
"Ada rumah dan vila pribadi yang disewa oleh orang asing dengan harga yang sangat murah karena dia tidak bayar pajak. Kan kasihan hotel lain yang berizin, bayar pajak, dan harus berhadapan dengan penginapan-penginapan yang tidak bayar pajak," ucap Koster.
Koster menegaskan akan menindak praktek ini secara bersama-sama. Dia juga mendorong agar para wali kota dan bupati di Bali turut terlibat.
"Bupati dan wali kota juga, kan yang dapat PHR ini kabupaten kota. Kalau Gubernur sih nggak dapat tapi, tetap punya tanggung jawab untuk mengurusi semuanya," ucapnya.
PHRI Bali Sebagai Tulang Punggung PHRI Nasional
Ketua BPP PHRI Hariyadi B.S. Sukamdani menyebut selama ini PHRI Bali sebagai tulang punggung PHRI Nasional. Ia menilai Bali merupakan pintu gerbang utama wisatawan mancanegara menuju Indonesia.
"Sebagaimana kami ketahui bersama bahwa potensi Bali ini sudah sangat dikenal dan pemasaran pariwisata Indonesia selalu yang di depan adalah Bali," ujarnya di acara Musda XV PHRI Bali di Denpasar, Bali pada Rabu (3/12/2025).
Hariyadi kemudian menceritakan pengalamannya saat menghadiri World Travel Market di London. Menurutnya, sekitar 70 persen konten paviliun Indonesia yang ditampilkan berasal dari Bali. Bahkan hampir 90 persen buyers yang hadir menanyakan tentang Bali.
"Waduh, saya bilang ini luar biasa sekali. Jadi, tanpa Bali saya rasa pavilion Indonesia itu mungkin yang mampir sangat-sangat sedikit. Jadi, memang Bali sangat penting," tuturnya.
Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kemenpar Masruroh menjelaskan selama ini Bali menyumbang 50 persen kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari peran besar PHRI Bali.
"PHRI sebagai mitra strategis Kementerian Pariwisata dan sebagai asosiasi yang sangat kuat, solid menopang pariwisata Indonesia hingga saat ini," ungkapnya.
Masruroh menyebut terdapat tiga kata kunci yang sangat relevan untuk menjadikan pariwisata Indonesia berdaya saing dan mampu menjawab dinamika global. Antara lain, kolaborasi, adaptasi, dan inovasi. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan tema Musda kali ini yang mengusung tema 'Musda PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi'.
"Kami berharap Musda ini menghasilkan rekomendasi yang operasional menyentuh kebutuhan industri di lapangan dan menghadirkan langkah konkret yang memperkuat ekosistem akomodasi pariwisata di Bali," tuturnya.
Wayan Koster berpesan agar PHRI Bali harus hadir bersama-sama untuk memajukan pariwisata Bali. Menurutnya, dengan cara inilah pariwisata Bali dapat terawat dan berkelanjutan.
"Nggak bisa kita ego sendiri-sendiri, semua harus dijalankan dengan kebersamaan, kolaborasi, dan sinergi. Ini harus menjadi pemahaman kita semua dan saya berharap PHRI bisa menjadi pelopor di dalam mendorong komitmen tersebut agar berjalan dengan baik mulai tahun 2026. Kita harus solid dan saya memastikan kita solid," sebut Koster.
Simak Video "Video: PHRI Bali Bicara Akomodasi Ilegal di Balik Turunnya Tingkat Hunian Hotel"
(nor/nor)