.webp)
Bupati Klungkung, I Made Satria, mengaku cukup terdampak akibat kebijakan pemotongan transfer keuangan daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dana pusat yang dipotong untuk Klungkung sebesar Rp 54 miliar.
Salah satu cara efisiensi anggaran, Satria berujar, adalah dengan menarik investor untuk pembangunan infrastruktur di Bumi Serombotan, julukan Klungkung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini, bentuk kerja sama dengan pihak ketiga masih dalam pembicaraan," ujar Satria saat diwawancarai awak media di kantor DPRD Klungkung, Selasa (11/11/2025).
Adapun, yang menjadi prioritas adalah revitalisasi PDAM, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan daya listrik menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Menurut Satria, setiap program telah memiliki investor masing-masing yang berasal dari India, China, dan Australia.
Di luar itu, Satria optimistis pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat sembari melakukan efisiensi terhadap beberapa anggaran.
"Pemotongan kami tahun 2026 sebesar Rp 54 miliar lebih. Ini memang terasa bagi kami yang termasuk daerah dengan PAD cukup rendah. Untuk itu, berbagai efisiensi pun kami tetap lakukan," ungkap politikus PDIP itu.
Baca juga: Dana Pusat untuk Bali Dipotong Rp 537 Miliar |
Satria menegaskan Pemkab Klungkung telah mengikuti arahan pusat untuk membatasi perjalanan dinas maupun penyelenggaraan kegiatan seremonial yang tidak beri timbal balik terhadap sumber pendapatan daerah. Hal ini dikecualikan terhadap peringatan nasional yang penting seperti Hari Pahlawan, peringatan kemerdekaan, dan lainnya.
"Sektor unggulan untuk meningkat PAD tetap seperti sebelumnya yaitu PHR (pajak hotel dan restoran) dan retribusi. Namun, karena tahun-tahun sebelumnya belum optimal, itulah kami optimalkan. Saat ini, kami juga merancang beberapa regulasi terkait dengan bagaimana pelaksanaan tahun 2026 agar bisa lebih optimal," tandas Satria.
(hsa/iws)
