.webp)
Komandan Kodim (Dandim) 1620/Lombok Tengah, Letkol Arm Karimmuddin Rangkuti, menegaskan pelibatan TNI dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di tiap desa bukan sebagai satuan kerja (satker), melainkan sebatas pengawasan.
"Saya Dandim Lombok Tengah, menjelaskan sedikit tentang pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini saya sampaikan bahwa kami di sini bukan Satker, tetapi merupakan suatu pengawas," kata Karim kepada wartawan di Praya, Selasa (4/11/2025).
Karim menjelaskan, pengawasan yang dilakukan TNI terbatas pada pemantauan pembangunan infrastruktur koperasi di desa-desa. Ia membantah anggapan bahwa TNI mengambil alih Kopdes Merah Putih dari Dinas Koperasi dan UMKM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam pengawasan ini dalam rangka percepatan pembangunan. Jangan ada lagi alih-alih kita ini mengambil alih Koperasi. Kami TNI mendapatkan instruksi sejalan dengan pemerintah dalam hal ini Mendagri bahwa TNI ditunjuk sebagai pengawas dalam proses percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini," tegasnya.
Ia memastikan tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam struktur organisasi KDMP. Menurutnya, setelah pembangunan selesai, seluruh pengelolaan akan diserahkan kepada pemerintah desa.
"Intinya juga, dalam organisasi Koperasi Desa Merah Putih ini tidak ada TNI kalau sudah jadi nanti. Semua akan diserahkan kepada pemerintah desa," ujarnya.
Karim menilai kehadiran Koperasi Merah Putih akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. Koperasi ini diharapkan mampu menggerakkan perputaran ekonomi lokal secara lebih masif.
"Harapannya nanti, dengan adanya Koperasi ini akan menjadi center di suatu wilayah sehingga perputaran ekonomi di wilayah itu hanya di daerah itu, tidak keluar ke luar," katanya.
Ia juga berharap masyarakat Lombok Tengah mendukung pembangunan KDMP agar berjalan lancar dan membawa manfaat bagi warga desa.
"Bentuk pengawasan ya kita mulai dari proses pembangunan. Kita juga ada keterlibatan TNI untuk membangun, kemudian harapan saya kepada seluruh warga Lombok Tengah kita bergotong royong bersama-sama karena ini kewajiban kita bersama," tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah, Ikhsan, mengatakan pendataan lahan dilakukan dengan bantuan Dandim sebagai ketua satker di masing-masing daerah.
"Semuanya harus siap wajib, 15 November 2025 ini (proses identifikasi lokasi pembangunan) harus selesai. Makanya TNI ini dilibatkan menjadi satker-nya. Pembangunan ini satker-nya itu adalah TNI, bukan di dinas, tetapi di Dandim," ujar Ikhsan, Senin (3/11/2025).
Ia menambahkan, pembiayaan pembangunan KDMP akan bekerja sama dengan PT Agranis. Sementara lokasi pembangunan diserahkan kepada desa untuk mencari tempat yang representatif dan strategis.
(dpw/dpw)
