Jamkrida Bali Akuisisi PT Sarana Bali Ventura, Pemprov Tambah Saham

Jamkrida Bali Akuisisi PT Sarana Bali Ventura, Pemprov Tambah Saham

Fabiola Dianira - detikBali
Senin, 10 Mar 2025 14:17 WIB
Direktur Utama Jamkrida Bali, I Ketut Widiana Karya, saat ditemui usai RUPS Jamkrida di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (10/3/2025). (Fabiola Dianira)
Foto: Direktur Utama Jamkrida Bali, I Ketut Widiana Karya, saat ditemui usai RUPS Jamkrida di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (10/3/2025). (Fabiola Dianira)
Denpasar -

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali mengakuisisi PT Sarana Bali Ventura. Kini PT Sarana Bali Ventura menjadi anak perusahaan dengan nama PT Bali Kerti Development Fund Ventura.

"Akuisisi ini merupakan bagian dari strategi ekspansi kami untuk memperluas dukungan terhadap sektor usaha di Bali," ujar Widiana Karya seusai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) di Denpasar, Senin (10/3/2025).

Dalam rapat tersebut, direksi dan komisaris melaporkan kinerja operasional selama 2024 serta membahas langkah strategis untuk pengembangan usaha ke depan. Salah satu keputusan penting dalam RUPSLB adalah penambahan modal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar untuk memperkuat kapasitas penjaminan kredit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mengadakan RUPS biasa yang melaporkan operasional perusahaan tahun 2024.
Juga RUPSLB yang agendanya khusus atau spesial kaitannya penambahan saham dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Denpasar," beber Widiana Karya.

RUPS juga membahas rencana kerja untuk 2025 dan lima tahun ke depan. Termasuk penguatan kerja sama dengan lembaga perkreditan desa (LPD), koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), serta berbagai proyek strategis pemerintah daerah.

ADVERTISEMENT

Tahun ini, Widiana Karya berujar, Jamkrida Bali turut berperan dalam proyek Turyapada Tower di Desa Pegayaman, Buleleng. Selain itu, perusahaan juga terus memperluas cakupan penjaminan bagi sektor perdagangan dan usaha kecil di pasar tradisional, yang mengalami peningkatan setiap tahun.

Di sisi lain, Jamkrida Bali menghadapi tantangan terkait regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya mengenai modal penjaminan. "Modal menjadi kunci utama dalam penjaminan. Kami menjamin 40 kali dari jumlah modal. Oleh karena itu, kami harus terus menjaga kesiapan modal agar bisa memberikan layanan optimal," jelasnya.

Meski demikian, koordinasi dengan Pemprov Bali berjalan lancar. Menurut Widiana Karya, komunikasi rutin dilakukan hampir setiap minggu, dengan rapat internal setiap bulan, dan pertemuan dengan pemerintah setiap tiga bulan.




(nor/iws)

Hide Ads