.webp)
Sebanyak 6.250 pengecer LPG di Bali siap menjadi sub pangkalan. Ribuan pengecer itu telah menyerahkan nomor induk kependudukan (NIK) kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus).
"Tentunya, ini tidak lepas dari dukungan berbagai macam pihak. Misalkan, dukungan dari pemerintah kabupaten atau kota di masing-masing wilayah untuk mempercepat proses pendataan NIB dan pendaftaran di OSS," ujar Area Manager Communication & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, di Denpasar, Senin (10/2/2025).
Ahad menyambut baik usulan dari salah satu anggota DPR RI agar sebanyak 1.500 desa adat di Bali diberikan peranan mendistribusikan LPG subsidi. Menurutnya, dengan adanya pertambahan jumlah lembaga distribusi resmi desa adat sebagai sub pangkalan, maka memperluas sebaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, memastikan bahwa setiap desa yang diwakili desa adatnya bisa memperoleh subsidi LPG yang lebih dekat ke masyarakatnya," jelas Ahad.
Menurut Ahad, pihaknya hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait regulasi tersebut. Misalnya, terkait stok LPG hingga harga yang akan diberlakukan nantinya di sub pangkalan.
Di sisi lain, Ahad mengeklaim antrean pembelian LPG yang terjadi selama ini tidaklah berarti terjadi kelangkaan LPG. Menurutnya, terjadinya antrean tersebut menandakan adanya kebutuhan akan LPG yang sama di waktu bersamaan.
"Antrean yang tidak terelakkan itu bagian dari transisi kebijakan bahwa di lapangan pun juga ada penyesuaian, termasuk masyarakat yang sebelumnya tidak tahu pangkalan di sekitarnya. Kemudian, mendatangi pangkalan di sekitarnya membeli atau mengambil di lokasi tersebut," ucap Ahad.
Ahad meminta masyarakat tak perlu khawatir terkait dengan perubahan dinamika kebijakan di nasional dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Terlebih, Pertamina Patra Niaga sebelumnya telah melakukan ekstra dropping hingga 8.400 LPG di Badung, Denpasar, dan Gianyar untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pada saat pembelian tidak wajar.
"Ini juga menjawab bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu membeli (LPG) di luar kebutuhan. Tetap gunakan secukupnya, dan kami mengimbau kepada masyarakat yang sudah tidak berhak lagi menggunakan subsidi untuk beralih ke non subsidi," sebut Ahad.
(hsa/gsp)
