.webp)
enganggaran biaya operasional bus Trans Metro Dewata (TMD) akan dilakukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Hal itu dilakukan setelah Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Bali.
"Kami akan proses penganggaran ini di (APBD) Perubahan 2025," kata Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, saat audiensi dengan pengguna dan operator bus TMD di kantornya, Senin (13/1/2025).
Penganggaran untuk operasional bus TMD menunggu mekanisme dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Wayan Koster yang menentukan mekanisme penganggaran setelah dilantik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gubernur definitif ini pengguna anggaran. Kalau Pj-nya (Sang Made Mahendra Jaya) terbatas. Karena dia pj, penjabat," klaim Dewa Jack.
Sementara menunggu pelantikan Gubernur dan Wagub Bali yang akan dilakukan setelah 13 Maret 2025, Mahayadnya akan mengirim perwakilan dari Komisi III DPRD Bali ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pekan depan.
Perwakilan itu akan meminta operasional bus TMD dimulai lagi dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dewa Jack juga berjanji akan menganggarkan di APBD jika Pemprov Bali mengambil alih seluruh operasional dan koridor TMD.
"Itu pasti kami anggarkan. Karena transportasi umum ini tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Direktur Utama (Dirut) PT Satria Trans Jaya, Ketut Eddy Dharma Putra, mengatakan harus ada pembicaraan langsung antara operator dengan gubernur terpilih sebelum operasional TMD dimulai lagi. Eddy berharap dapat segera menemui Koster setelah dilantik jadi gubernur.
"Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa ketemu. Karena harus ketemu dahulu sama pak gubernur," kata Eddy.
(iws/iws)
