.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan mengambil alih satu koridor layanan Trans Metro Dewata (TMD) mulai Juli 2025. Hal itu tertuang dalam surat dengan nomor B.00.500.11/61255/setda tanggal 31 Desember 2024 yang ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Surat dukungan pembiayaan program angkutan umum perkotaan dengan skema buy the service (BTS) itu ditujukan kepada Kementerian Perhubungan. Pemprov Bali menyatakan telah mengintegrasikan layanan TMD dengan Trans Sarbagita.
"Kesanggupan pembiayaan koridor 2B oleh Pemerintah Provinsi Bali mulai bulan Juli 2025 dan pengambilalihan secara bertahap pada tahun selanjutnya," tulis Mahendra dalam kepada Kementerian Perhubungan seperti dikutip detikBali, Minggu (5/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain rencana itu, Pemprov Bali menyatakan telah menganggarkan layanan feeder oleh pemerintah daerah di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Pemprov Bali juga membentuk badan layanan umum daerah untuk mengakomodasi pembiayaan layanan transportasi publik tersebut.
"Berdasarkan hal tersebut besar harapan kami agar layanan angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service pada koridor lainnya di kawasan perkotaan Sarbagita mohon tetap dilanjutkan pembiayaannya oleh pemerintah pusat," kata Mahendra Jaya.
Mahendra Jaya beralasan pembiayaan TMD perlu dilanjutkan pemerintah pusat agar memberikan kemudahan mobilitas masyarakat dan sebagai penunjang pariwisata di Bali. Selain itu, ia menilai keberadaan TMD dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di wilayahSarbagita.
"Sampai saat ini, angkutan perkotaan BTS (TMD) menjadi satu-satunya harapan bagi pemerintah untuk dapat memberlakukan pengaturan lalu lintas tanpa mengganggu pergerakan secara umum," imbuhnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik alias Niluh Djelantik mengatakan pemerintah pusat telah memberi sinyal akan melanjutkan operasional Trans Metro Dewata. Hal itu disampaikan saat audiensi dengan PT Satria Trans Jaya sebagai operator TMD.
Niluh menjelaskan Pemprov Bali sudah mengirim surat permohonan untuk melanjutkan kontrak operasional TMD ke Kemenhub. Namun, dia berujar, surat itu rupanya tidak sampai ke Kemenhub.
Niluh lalu berinisiatif meminta salinan surat itu dari Pemprov Bali yang kemudian diteruskan kembali kepada Kemenhub. Dia berharap salinan surat itu sampai dan dapat secara resmi disetujui pemerintah.
"Dari Pemprov Bali sendiri sudah menyampaikan satu koridor akan diambil alih," kata Niluh, Sabtu (4/1/2025).
Menurutnya, penghentian operasional bus TMD berdampak negatif, salah satunya sektor pariwisata di Bali. Karenanya, dia juga mengingatkan Pemprov Bali agar tetap mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pendukung jika TMD kembali beroperasi.
"Mbok sudah diskusi dengan Wamenpar (Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa). Pada prinsipnya, sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," kata dia.
(iws/iws)
