.webp)
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menggelar orientasi sebelum keberangkatan bagi para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu dilakukan untuk memperjelas penempatan dan memperkuat perlindungan PMI.
"PMI merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam memberikan perlindungan melalui penempatan kerja khususnya di sektor strategis," kata Wakil Menteri Kementerian PPMI Dzulfikar Ahmad Tawalla saat membuka acara orientasi sebelum keberangkatan CPMI secara virtual di Lombok Tengah, Rabu (18/12/2024).
Ia mengatakan pemerintah menyambut baik kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan memperkuat hubungan kedua negara. Diharapkan kegiatan itu bisa memberikan dampak positif terhadap PMI maupun peningkatan ekonomi masing-masing negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap ini bisa memperkuat industri perkebunan di Malaysia dan PMI mendapatkan penempatan kerja yang sesuai dengan harapan," ujarnya.
Dzulfikar mengatakan proses penempatan PMI tetap menjadi fokus pemerintah dan diharapkan sesuai keterampilan, sehingga pola tersebut bisa menjadi modal dasar dalam perkuatan perlindungan PMI di negara tujuan.
"Saya berharap kepada para PMI untuk tetap menjaga nama baik Indonesia dan tetap bekerja sesuai aturan," imbuhnya.
Menurut Dzulfikar, dalam proses tersebut pemerintah juga melibatkan perusahaan swasta untuk memberikan perlindungan maksimal. Dia menegaskan kolaborasi ini harus terus ditingkatkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki untuk perlindungan PMI.
"Negara itu tetap hadir untuk memberikan perlindungan bagi para pahlawan devisa negara," tegasnya.
Ia mengatakan para PMI diharapkan bisa menggunakan layanan aplikasi Finpay Money (FM) Migran yang telah disiapkan, sehingga bisa mempermudahkan dan mempercepat pengiriman uang kepada pihak keluarga.
"Kami telah menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Program tersebut juga bisa digunakan oleh PMI untuk melakukan pembayaran iuran kepesertaan BPJSTK-PMI," katanya.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) PT Zisra Dwi Jaya Jafar Al Hamid berharap kolaborasi ini diharapkan bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan di Indonesia serta meningkatkan perlindungan PMI.
"Proses penempatan ini penting dalam memperkuat perlindungan PMI. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, kami yang di pihak swasta ini juga punya kewajiban dalam melindungi pekerja migran," katanya.
Ia memastikan seluruh CPMI yang ia rekrut sebagai pekerja di Malaysia ini tak mengeluarkan sepeserpun biaya. Jafar mengatakan bahwa seluruh biaya tersebut sudah diatur oleh pemerintah dan perusahaan.
"Yang jelas ini 100 persen zero cost. Kami juga harus memberikan pembekalan yang baik kepada para pekerja agar kalian mampu meningkatkan ekonomi keluarga masing-masing," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut berlangsung atas kerja sama antara PT Zisra Dwi Jaya dan Kementerian PPMI. Hadir juga dalam kesempatan itu CEO FGV Plantations Malaysia, Hamdan Ismail.
(hsa/hsa)
