.webp)
Wakil Ketua (Waka) Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menantang pemerintah untuk mencari model selain menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan pendapatan negara. Wakil Ketua Umum PKB itu meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan PPN.
"Nah, tantangan, saya lebih cenderung misalnya untuk menantang teman-teman di pemerintah, terutama yang mengusung pajak ini, untuk menggunakan model yang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan negara," ucap Hanif di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/15/2024) dilansir dari detikNews.
"Kami bukannya tidak setuju (PPN 12 persen) bahwa pendapatan negara harus diberikan. Harus kita ini setuju. Cuma cara meningkatkannya kan ada banyak model yang mungkin harus dilakukan secara lebih baik di waktu yang datang," lanjut Hanif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, menurut Hanif, masih banyak cara-cara lain bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi.
"Misalnya satu, dari sisi digitalisasi kota, ini menurut saya kan harus digenjot. Walaupun proses digitalisasi itu sudah berlangsung di pemerintahan, tetapi kan levelnya itu harus di-upgrade terus-menerus," ujar Hanif.
Selain itu, Hanif menilai pemerintah juga bisa melakukan formalisasi kelompok ekonomi informal di Indonesia, terutama pada sektor UMKM yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Dia mengatakan masih banyak UMKM yang berada di luar sistem keuangan.
"Oleh karena harus dikasih edukasi, harus difasilitasi, harus dibantu, mungkin dikasih insentif agar mereka bisa bertransformasi dari ekonomi informal menjadi ekonomi formal. Dengan begitu, maka juga ada potensi pajak yang bisa diambil, kecil-kecil cuma kan jumlahnya besar gitu loh," terang Hanif.
Hanif menyebut wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen bisa menghasilkan tambahan pendapatan negara sebesar Rp 70 hingga 80 triliun. Perhitungan itu apabila PPN dinaikan 1 persen.
Namun, Hanif kemudian menyinggung tentang kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang terus menurun saat ini. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan perihal menaikkan PPN.
"Tetapi dengan situasi ekonomi sekarang ini, di mana misalnya daya beli masyarakat kita juga masih banyak tantangan, menurun terus, PHK terjadi di mana-mana, terus kemudian industri manufaktur kita lagi jeblok, bahkan sejumlah pengamat ekonomi mengatakan kita ini sekarang sedang mengalami apa yang disebut sebagai deindustrialisasi," ungkap Hanif.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
(hsa/hsa)
