.webp)
Rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 kemungkinan besar batal. Saat ini, pemerintah masih membahas agar pembatasan tersebut terlaksana baik.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya memang masih mendalami rencana itu. Mekanisme yang tepat dibutuhkan agar eksekusi di lapangan berjalan rapi.
"Ya, kita masih didalami, sedang didalami, untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah. Kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana, sedang mencari mekanisme yang pas, biar rapi lah di lapangan," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, dilansir dari detikFinance, Jumat (27/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat dikonfirmasi apakah kebijakan itu akan terealisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto, Agus tak bisa memastikan. Yang jelas, kata dia, pemerintah ingin menjamin bahwa penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam pembahasan. Ia mengatakan, aturan yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan.
"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Saat ditanya apakah pengaturan dilakukan 1 Oktober, Bahlil memiliki firasat belum dilakukan. "Feeling saya, feeling saya, belum," katanya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/hsa)
