.webp)
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menginginkan program-program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa lebih tepat sasaran. Sebab, menurutnya, banyak program kegiatan, baik di pusat maupun daerah, yang tidak tepat sasaran karena tidak berbasis data.
"Karena itu butuh program-program yang lebih tepat sasaran. Jadi, baru kali ini kami punya data yang bisa lebih presisi," kata Teten di Badung, Bali, Selasa (3/9/2024).
Namun, Teten tak merinci berbagai program pengembangan UMKM yang tidak tepat sasaran. Dia hanya menyebut banyak program yang tidak relevan, misalnya berbagai macam bentuk pelatihan, tetapi sebetulnya tidak diperlukan. "Sementara yang memerlukan tidak mendapatkan penanganan secara khusus," ungkap Teten.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya, yang sebagian besar kan (UMKM) survival untuk ekonomi skala rumah tangga, yang itu memang sebenarnya tidak perlu banyak pelatihan-pelatihan, bagaimana mereka bisa mendapatkan pembiayaan yang mudah, murah, bahan baku, barang dagangan yang kompetitif. Ini nggak usah terlalu banyak pelatihan-pelatihan," tambah Teten.
Menurut Teten, justru yang diperlukan mereka adalah jasa konsultasi. Salah satunya jasa konsultasi apabila mereka ada keperluan meminjam pembiayaan.
"Ada sektor-sektor UMKM yang betul-betul perlu pendekatan yang tinggi dan lebih serius di inkubasi dan lain sebagainya. Ini yang kami justru kurang di sini, bahkan, hampir tidak ada. Karena itu, kami sengaja sekarang bikin program yang namanya menyiapkan entrepreneur baru dengan produk yang baru," imbuhnya.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu juga mengungkapkan banyaknya kendala UMKM untuk bisa naik kelas. Salah satu penyebab utamanya karena hampir semua UMKM di Indonesia sejenis, tidak ada inovasi teknologi, dan tidak menggunakan teknologi. Hal tersebut menyebabkan UMKM juga tidak kompetitif.
Selain itu, kendala lainnya adalah hanya memanfaatkan pembiayaan mikro untuk modal kerja serta bukan untuk investasi hingga menambah peluang usaha. Kendala-kendala itu, jelas Teten, sedang dievaluasi Kemenkop UKM.
Sebagai informasi, Kemenkop UKM melakukan pendataan terhadap koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah (KUMKM) dalam Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) yang menjadi Program Prioritas Nasional (PSN). Pendataan itu bakal dijadikan sebagai basis data pengembangan UMKM di Indonesia.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah mengatakan telah melakukan pengumpulan data lengkap pada 240 kabupaten dan kota di 34 provinsi pada 2022. Lalu, pada 2023, dilakukan pengumpulan data pada 215 kabupaten dan kota di 32 provinsi.
Hasil pendataan pada 2022 mencatat sebanyak 9,1 juta data usaha. Sedangkan pada 2023 terkumpul sebanyak 4,3 juta data.
"2022 dan 2023 kami sudah mendapatkan total sebanyak 13,4 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang usahanya adalah non pertanian dan sifatnya menetap. Artinya, mereka tidak berpindah-pindah dan mereka punya tempat usaha," ungkap Siti.
Siti menjelaskan Kemenkop UKM akan melanjutkan pendataan di empat provinsi dan 61 kabupaten kota pada 2024. Pendataan menargetkan 4 juta data pelaku UMKM yang sifat usahanya non pertanian menetap dan tidak menetap.
Menurut Siti, pendataan penting dilakukan agar dapat dilakukan pemetaan dan menganalisis kondisi KUMKM di Indonesia, termasuk untuk melakukan pemberdayaan. "Jadi, kami tahu siapa yang perlu kami bina dan prioritaskan," terang Siti.
"Terakhir, tentunya harapan kami seluruh dinas provinsi, kabupaten, kota bisa melakukan updating data atau pemutakhiran data karena sifat dari pelaku usaha ini sangat dinamis," harap Siti.
(iws/gsp)
