Diingatkan Jokowi, Pemprov Bali Pastikan Biaya Operasional MRT oleh Swasta

Denpasar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memastikan pembiayaan dan operasional Bali Urban Rail berasal dari kocek swasta. Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra mengatakan MRT di Pulau Dewata akan dibangun oleh swasta.

Dewa Indra menjelaskan swasta yang membangun MRT harus diberikan kesempatan untuk mengoperasikan transportasi publik tersebut. "Tentu mereka harus diberi kesempatan untuk operasional supaya modal mereka kembali," tuturnya seusai upacara HUT Provinsi Bali ke-66 di Lapangan Renon, Denpasar, Rabu (14/8/2024).

Baca juga: Proyek MRT Bali Dimulai 1 September 2024, Pemprov Rancang Skema Lalu Lintas

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan setiap kepala daerah harus mulai memikirkan bagaimana membuat transportasi massal yang berbasis energi hijau, listrik, gas, dan lainnya. Ia mencontohkan di Jakarta sudah terdapat transportasi massal, seperti MRT, LRT, dan kereta cepat, untuk mengurangi kemacetan maupun untuk menekan polusi.

Masalahnya, Jokowi melanjutkan, biaya pembangunan MRT maupun biaya operasionalnya besar. Ia meminta kepala daerah yang ingin membangun MRT berhati-hati menghitung anggaran proyek MRT.

Baca juga: Pj Gubernur Ungkap Alasan Investor Tertarik Bangun MRT Bali

"Hati-hati, hitungannya hati-hati, mungkin bisa membangunnya (MRT), tapi operasionalnya juga tidak kecil, APBD-nya siap, karena kalau apapun, yang namanya MRT, yang namanya LRT, kereta cepat, semuanya itu rugi, artinya harus ada PSO (subsidi), APBD harus siap untuk meng-cover biaya operasional," katanya seperti dikutip dari detikNews.

Dewa Indra memahami kekhawatiran Jokowi terkait besarnya anggaran operasional MRT Jakarta. Peringatan tersebut sangat penting untuk Pemprov Bali.
"Karena kami tahu pembangunan MRT ini memerlukan investasi yang sangat besar, sehingga warning itu sangat penting buat kami," imbuh Dewa Indra.

(gsp/hsa)