.webp)
Denpasar menjadi salah satu daerah yang bakal menjadi percontohan kampanye tanpa baliho saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali 2024. Para pengusaha percetakan tidak masalah dengan kebijakan tersebut.
"Tidak masalah sih. Kami di percetakan dan printing tidak hanya hidup dari pemilu saja," kata Dewa Gede Yoga, pemilik Ayo Printing di Jalan Hayam Wuruk Nomor 254 Denpasar, Jumat (19/7/2024).
Yoga mengatakan masih banyak peluang besar di tempat lain. Ia tidak menyayangkan adanya kebijakan pilkada tanpa baliho. Sebab, pesanan baliho saat pilkada tidak begitu berpengaruh terhadap usaha Ayo Printing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ayo Printing yang telah beroperasi dari 2019 bahkan mengalami penurunan permintaan baliho partai sejak beberapa tahun terakhir. Terlebih, pengusaha percetakan yang banyak mendapatkan permintaan baliho hanya vendor-vendor yang dilibatkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kalau retail-retail mungkin bisa dapat, seperti lepasan dari calonnya langsung yang datang. Itu pun tidak seberapa," akunya.
Yoga mengungkapkan hanya mendapatkan permintaan baliho di bawah 200 buah saat Pemilu 2024. Menjelang Pilkada 2024, Ayo Printing belum mendapatkan pesanan pembuatan baliho. Hal itu membuat Yoga tidak berharap besar dengan pendapatan dari baliho.
"Jadi, kalau di sini ditiadakan (kampanye dengan baliho), mungkin nanti ada peluang lain yang juga masuk. Kami tidak begitu mengharapkan sekali (pesanan baliho saat pilkada)," ucap Dewa.
Dewa menuturkan Ayo Printing saat ini lebih fokus pada digital printing untuk kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perusahaan. Ayo Printing selama ini membanderol harga baliho Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per meter. Rata-rata biaya pembuatan satu baliho di Ayo Printing berkisar Rp 120 ribu.
Pemilik Nine Media Graphic, Jhony Agam, setali tiga uang. Ia menerima saja regulasi dari KPU Bali. Terlebih, usaha percetakan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 99 Denpasar itu fokus melayani permintaan restoran hingga UMKM di Bali sejak beberapa waktu lalu.
"Mungkin yang berdampak yang sudah menjadi tender-tender pemerintah dan sudah bekerja sama dengan partai," jelasnya.
Jhony menerangkan Nine Media Graphic saat ini lebih menyasar permintaan baliho dari caleg di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia menilai, pasar di NTB dan NTT lumayan menguntungkan. Terlebih, Nine Media Graphic juga telah memiliki koneksi di lokasi tersebut.
"Total omzetnya sampai Rp 70 jutaan (saat Pemilu 2024). Memang banyak karena satu partai di NTT dan NTB aku yang handle semua," akunya.
Sebelumnya, Denpasar dan Badung bakal menjadi kota/kabupaten percontohan dalam penerapan kampanye tanpa baliho pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengungkap alasan pemilihan dua daerah tersebut.
"Pertama karena infrastrukturnya memenuhi, misalnya videotron sudah ada," ujar Lidartawan dalam acara Media Gathering Jurnalis Pemilih di Denpasar, Kamis (18/7/2024).
Lidartawan memastikan tidak akan menghilangkan dukungan para calon dengan penerapan kampanye tanpa baliho ini, tetapi hanya mengalihkan dengan media lain.
Lidartawan sangat serius untuk merealisasikan gagasannya itu. Ia berharap pelaksanaan pilkada bukan menjadi momen untuk menambah sampah yang sudah menjadi permasalahan di Bali.
"Bayangkan saja kalau rata-rata dua saja calonnya, kalau per desa dia pasang tidak mungkin dua (baliho) itu, bisa ke banjar dan gang-gangnya itu berapa sampahnya," tuturnya.
(hsa/gsp)
