Angka Kemiskinan di Bali Paling Rendah Se-Indonesia

Angka Kemiskinan di Bali Paling Rendah Se-Indonesia

Ni Made Lastri Karsiani Putri - detikBali
Senin, 01 Jul 2024 21:44 WIB
Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani ketika ditemui di kantor BPS Provinsi Bali pada Senin (1/7/2024).
Foto: Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani ketika ditemui di kantor BPS Provinsi Bali pada Senin (1/7/2024). (Nathea Citra/detikBali)
Denpasar -

Provinsi Bali kembali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat pada Maret 2024 persentase masyarakat miskin di Bali sebesar 4 persen.

Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani menyebut angka kemiskinan Bali turun sebesar 0,25 persen jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 4,25 persen. Sementara, dari nilai absolutnya, jumlah penduduk miskin di Bali pada Maret 2024 sebesar 184,43 ribu orang.

Angka itu turun sebesar 9,35 ribu orang jika dibandingkan dengan Maret 2023 yang tercatat sebesar 193,78 ribu orang. Menurutnya, persentase penduduk miskin di Bali 4 persen itu jauh lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional 9,03 persen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kondisi ini menjadikan tingkat kemiskinan di Bali berada pada posisi terendah secara nasional," kata Endang di kantor BPS Provinsi Bali pada Senin (1/7/2024).

Dia menyebut kondisi tingkat kemiskinan di Bali tersebut turut dipengaruhi beberapa fenomena. Di antaranya, perekonomian Bali pada triwulan I 2024 tumbuh melambat dibandingkan triwulan I 2023. Yaitu dari 6,04 persen menjadi 5,98 persen secara year on year. Namun, masih mampu mendorong penurunan kemiskinan di Provinsi Bali.

ADVERTISEMENT

Kemudian, pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) pada PDRB pengeluaran tumbuh sebesar 4,33 persen. Hal itu menggambarkan adanya kenaikan konsumsi rumah tangga pada periode triwulan I 2024.

Selain itu, hasil Sakernas Februari 2024 menunjukkan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menyerap tenaga kerja dengan peningkatan paling tinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Menurut Endang, hal itu turut dipengaruhi oleh pulihnya pariwisata yang menjadi andalan ekonomi Bali.

"Realisasi penyaluran bansos PKH pada Januari-Maret 2024 yang disalurkan melalui PT Pos tercatat sebanyak 28.096 keluarga penerima manfaat atau 89,62 persen dari target. Sementara bansos yang disalurkan melalui Himbara pada Januari dan Februari 2024 terealisasi sebanyak 73.698 KPM atau 99,83 persen dari target," beber Endang.

Dia menjelaskan secara umum persentase penduduk miskin di perkotaan selalu lebih rendah dibandingkan di pedesaan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat 3,55 persen dan ini lebih rendah dibandingkan dengan pedesaan yang tercatat 5,2 persen.

Kemudian pada Maret 2024, BPS juga mencatat garis kemiskinan di Bali sebesar Rp 568.510 per kapita per bulan.

Menurutnya, sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 68,88 persen dan garis kemiskinan bukan makanan 31,12 persen.

"Pada komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan baik itu perkotaan maupun pedesaan pada umumnya masih sama. Yaitu, beras masih memberikan sumbangan terbesar, yaitu 24,56 persen di perkotaan dan 27,43 persen di pedesaan," jelasnya.

Sementara itu, pada Maret 2024 secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Bali memiliki 4,68 anggota rumah tangga. Dengan demikian, Endang melanjutkan, garis kemiskinan per rumah tangga di Bali pada Maret 2024 adalah Rp 2.660.627 per bulan.

"Jika dilihat kondisi nasional dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebesar 4,78 orang maka, garis kemiskinan per rumah tangga nasional tercatat Rp 2.786.415 per bulan. Lebih tinggi angka ini dibandingkan dengan Bali," imbuhnya.

Menurut Endang, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong Bali sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Menurutnya, upaya tersebut telah dilakukan dari segala sisi dan lapisan baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

"Sebenarnya menurut Bank Dunia kalau kemiskinan itu kan ada di 10 persen bawah. Kita sudah 4 persen dan itu sudah di bawah 10 persen. Jadi, harusnya sudah 0. Tapi, kan untuk menuju 0 bersih itu memang yang ingin dibersihkan pemerintah adalah ekstremnya biar tidak ada lagi. Sebenarnya kalau secara hitung-hitungan metodologi sudah 0 karena sudah 10 persen di bawah dan kita sudah 4 persen," urai Endang.




(hsa/hsa)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads