.webp)
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves) berencana memberikan subsidi harga tiket penerbangan tujuan Bandara Internasional Lombok. Rencana itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) Jamaludin Malady, Kamis (25/4/2024).
"Itu masih rencana. Kami juga masih nunggu keputusan pusat seusai rapat dengan Menko Marves bulan Maret lalu," kata Jamal ditemui di Mataram, Kamis (25/4/2024).
Dalam rapat tersebut, Kemenko Marves berencana memberikan subsidi tiket penerbangan ke tujuan 5 destinasi super prioritas (DSP) di Jawa Tengah (Candi Borobudur), Sumatra Utara (Danau Toba), Sulawesi Utara (Likupang), NTB (Mandalika), dan Nusa Tenggara Timur (Labuan Bajo).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada 5 DSP yang diusulkan oleh Kemenko Marves. Itu disampaikan kepada kami dan juga ke Kementerian Perhubungan dan Menparekraf," ungkap Jamal.
Pada intinya, rencana subsidi tiket penerbangan ke 5 DSP itu berlaku selama tiga bulan antara Juni hingga Agustus 2025. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan terlebih ke DSP Mandalika pra-MotoGP 2024.
"Kan pasca pandemi yang paling cepat perputaran ekonomi itu ada di pariwisata. Maka rencana (subsidi penerbangan) itu muncul," ulasnya.
Jamal menuturkan rencana subsidi tiket penerbangan itu disambut baik oleh Pemerintah NTB. Dalam rencananya, semua jenis penerbangan akan diberikan subsidi sebesar 20 persen dari sisa kursi di masing-masing maskapai.
"Contoh misalnya ada maskapai A sudah 80 persen kursi terpenuhi sisanya itulah yang akan disubsidi," cetus Jamal.
Jamal menyebut harga tiket penerbangan ke Bandara Internasional Lombok sejauh ini masih mencekik wisatawan. Contohnya, harga tiket penerbangan dari Sumbawa-Lombok dan Bima-Lombok capai Rp 1,3 juta hingga Rp 1,5 juta.
"Hukum ekonominya begitu, semakin banyak penerbangan maka semakin murah. Syukurnya penerbangan ke Lombok tetap ada," ujarnya.
Jamal dan jajaran Pemerintah NTB masih menunggu usulan subsidi tiket penerbangan yang direncanakan Kemenko Marves tersebut.
"Sampai sekarang belum ada perkembangan. Mungkin masih dalam proses seperti apa. Kami kan jauh sebelumnya di daerah pernah subsidi saat APBD normal," pungkas Jamal.
(nor/iws)
