.webp)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali mendorong pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) sebelum H-7 Lebaran. Terlebih Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerbitkan aturan soal pemberian THR Idul Fitri 2024.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Dalam hal ini tentunya (anggota) bisa melaksanakan kebijakan daripada Menteri Ketenagakerjaan," kata Ketua Apindo Bali I Nengah Nurlaba saat dihubungi detikBali, Selasa (19/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nurlaba menyebut anggota Apindo Bali berjumlah 50 orang yang berasal dari sektor pariwisata hingga produk grosir. Hingga kini Apindo Bali belum menerima aduan keberatan dari anggotanya perihal pembayaran THR secara tunai.
Nurlaba juga setuju terkait denda 5 persen bagi perusahaan yang telat membayar THR. Sebab, pemerintah pusat telah menerbitkan aturan tersebut.
"Walaupun sekarang perekonomian sudah bangkit dan bergerak, tetapi kan ada yang juga yang belum sehat benar dalam perusahaan. Dalam hal ini untuk dapat berdialog kepada pekerja di masing-masing perusahaan (terkait kondisi keuangan perusahaan)," ungkapnya.
Dia memandang denda 5 persen merupakan semacam shock therapy. Nurlaba meminta agar perusahaan terbuka terkait kondisi keuangan kepada asosiasi pekerja.
Di sisi lain, dia meyakini bagi perusahaan-perusahaan besar di bawah naungan Apindo Bali dapat melaksanakan aturan Kemenaker tersebut. Untuk diketahui, anggota Apindo Bali total 400 orang sebelum COVID-19.
detikBali telah berupaya menghubungi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali Made Ariandi perihal aturan pemberian THR Idul Fitri 2024. Namun, hingga berita ini ditayangkan Ariandi belum memberikan jawaban.
(nor/hsa)
