.webp)
Realisasi penyerapan produk dalam negeri selama Business Matching 2024 di Bali melampaui target yang ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga sebagai Ketua Timnas P3DN. Realisasi penyerapan mencapai Rp 213 triliun, melebihi target Rp 200 triliun.
"Tahun ini tercatat komitmen pembelian produk dalam negeri pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 148,25 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan dari tahun lalu yang nilainya Rp 1.157 triliun," ungkap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Sanur, Denpasar, Kamis (78/3/2024).
Dia menjelaskan, dalam business matching ini juga telah dilakukan beberapa tanda tangan kontrak. Antara lain kontrak antara Kemhan dengan PT Len dan PT Pindad dengan nominal Rp 2,24 triliun dari total anggaran Kemhan Rp 9 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, sambung Agus, per hari ini terdapat 2.558 satuan kerja dari kementerian, lembaga hingga pemda yang telah menginput data detail terkait kebutuhan produk dalam negeri. Wilayah kerja masing-masing dengan total Rp 134 triliun.
"Selama tiga hari pelaksanaan business matching ini nilai komitmen tersebut terus menerus meningkat dan per pagi ini peningkatannya sudah di atas Rp 60 triliun," ungkapnya.
Dia berharap, kementerian, lembaga, dan BUMN segera menyampaikan kebutuhan barang dalam negeri. Sehingga seluruh asosiasi, produsen bisa mempersiapkan diri untuk memasok kebutuhan-kebutuhan yang ada di lembaga masing-masing.
Di sisi lain, dia mengatakan untuk mendukung pembelian produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah terus menerus melakukan langkah inovasi dan percepatan atas arahan Menko RI. Sementara di Kemenperin telah melakukan digitalisasi sertifikasi TKDN yang menjamin proses sertifikasi akan cepat, akurat, dan akuntabel.
"Kami janjikan bisa selesai dalam waktu 22 hari kerja paling lama. Sebelumnya waktu yang diperlukan untuk menerbitkan sertifikasi cukup panjang. Tahun ini juga kami mendapat anggaran di Kemenperin dan dengan anggaran yang diberikan oleh Kemenkeu tentu akan kami lakukan sebaik-baiknya, yaitu fasilitasi sertifikat TKDN Rp 116 miliar melalui dana prioritas nasional," terangnya.
Pihaknya juga menyiapkan Rp 28 miliar untuk program pendampingan sertifikat TKDN bagi 99 daerah di Indonesia.
Berdasarkan data BPS, setiap Rp 400 triliun belanja barang dan jasa yang berasal dari P3DN akan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,8 persen. Pihaknya pun percaya semua itu akan membawa multi efek dan akan mengakselerasi program pendalaman, penyebaran dan pemerataan sektor industri nasional.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terkait penggunaan produk dalam negeri. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk mengembangkan rumput laut. Sementara saat ini pemerintah telah memiliki lahan 100 hektare untuk pilot projects di Lombok.
"Kami kembangkan 1,5 juta hektare, sekitar itu akan menyerap 1 juta tenaga kerja. Sekarang kita detailkan semua dan itu bisa menjadi pupuk organik, cair maupun padat," katanya.
Menurutnya pihaknya juga menargetkan agar tanah yang selama ini menggunakan urea untuk diganti menjadi pupuk organik. Sehingga tanahnya bisa kembali normal dan hasil lebih bagus.
"Jadi, kita bicara lingkungan, efisiensi dan produk dalam negeri," sebut Luhut.
Disinggung soal target penggunaan produk dalam negeri di 2024, Luhut menjelaskan ada sekitar Rp 1.600 triliun target belanja pemerintah. Menurutnya, pihaknya berkeinginan agar pada tahun ketiga dilaksanakan Business Matching sebanyak 95 persen pihaknya telah memakai produk dalam negeri.
"Dan itu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi korupsi. Kita jangan mempermalukan diri sendiri dengan OTT karena kita tidak punya sistem yang bagus," katanya.
Menurutnya, dengan adanya sistem e-Katalog dan semua hal yang telah digital seperti saat ini, pihaknya tak melihat OTT pemerintah daerah selama beberapa bulan terakhir.
"Kecuali jabatan. Tapi kalau karena korupsi saya kira berkurang jadi kita jangan bangga. Saya lihat pejabat bangga banyak OTT, kampungan itu menurut saya," jelasnya.
Dia juga menjelaskan, saat ini GovTech sangat penting sehingga semuanya dapat terkoneksi dan menjadikannya lebih cepat dan efisien. Menurutnya, Presiden Jokowi pun mendorong hal tersebut.
"Sehingga kami berharap nanti GovTech ini paling tidak di Dukcapil yang ada di Kemendagri sudah bisa kita dapat sehingga, kita punya satu single ID. Misalnya subsidi pupuk yang Rp 30 triliun nanti bisa targeted bisa langsung ke orangnya dikirim. Tinggal nanti kontrol tadi kan sudah ada produk pupuk dari sawit. Jadi, semua menjadi ekosistem sehingga nanti kita tidak perlu lagi ekspor benih lobster. Kita bisa ternakkan sendiri," akunya.
Menurutnya, pembangunan ekosistem itu sangat baik sekali dan tentu diperlukan waktu untuk menjadi lebih baik lagi. Dia menyebut apabila ada kekurangan pihaknya akan saling bantu membantu untuk membenahi.
"Karena ini dari kita dan untuk kita. Banggalah kau jadi orang Indonesia, itu sampaikan. Jadi, banyak yang ngomel-ngomel di luar itu, kau pernah bikin apa untuk Republik? Tanya diri masing-masing," tambahnya.
(dpw/gsp)
