.webp)
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Bali I Made Rai Ridharta merespons kerja sama bilateral yang dibangun Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) terkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik bagi pelayanan transportasi publik di Bali. Ia menyarankan operasional bus listrik agar dimulai dari kawasan Sanur dan Ubud.
Menurut Rai, kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di dua kawasan wisata itu memerlukan solusi mendesak. "Kalau memungkinkan, apakah sebelum berbentuk bus, bisa melayani shuttle di Sanur atau Ubud nggak? Kan itu yang penting sekarang," ujar Rai saat dihubungi detikBali, Jumat (15/12/2023).
Rai berpendapat dari area jalan Pantai Mertasari hingga Pelabuhan Sanur perlu difasilitasi layanan shuttle. Menurutnya, hal itu dapat mengurangi parkir liar yang kerap terjadi di sekitar Jalan Danau Tamblingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mempertanyakan konsep kerja sama hingga biaya operasional dari kesepakatan antara pemerintah dengan Korsel itu. "Operasionalnya kan perlu duit untuk manajemennya, untuk operatornya. Walaupun nggak pakai BBM, ini tahapnya sampai mana?" tanya Rai.
Meski begitu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar itu berharap angkutan umum bisa beroperasi maksimal di ruas jalan di Pulau Dewata. "Saya kira bisa, yang belum ada layanan bisa diisi dengan bus listrik ini. Apalagi kalau biaya operasionalnya (ditanggung) juga, tapi saran saya ya bikin shuttle Sanur dan Ubud," tukasnya.
Pemerintah Indonesia dan Korsel menyepakati kerja sama bilateral untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik bagi pelayanan transportasi publik di Bali. Bus listrik untuk transportasi publik segera mengaspal di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
Kesepakatan tersebut ditandatangani melalui MoU oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati dengan Country Respresentative Global Green Growth Institute (GGGI) sekaligus Deputi Regional Direktur Northeast Asia Jaeseung Lee.
"GGGI sejalan dengan komitmen Indonesia yang menjadi satu dari 200 negara untuk mencapai Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat," ujar Vivi saat jumpa pers di Sanur, Denpasar, Rabu (13/12/2023).
Sektor transportasi, Vivi melanjutkan, diproyeksikan berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca hingga 9,93 persen. Ia berharap kerja sama ini tak hanya terkait pengadaan bus elektrik, tapi juga soal pengadaan stasiun pengisian daya hingga rute-rute mana yang akan ditentukan.
"Mudah-mudahan tiga tahun ini betul-betul Bali bisa menjadi model sukses untuk kami kembangkan di 20 kota besar lainnya, jadi di Indonesia RPJP dan RPJMN secara proyeksi akan mendorong kota-kota saat ini jadi metropolitan," jelasnya.
Sementara itu, Jaeseung Lee mengatakan kerja sama selama tiga tahun ini akan berjalan sampai Desember 2027. Kerja sama itu mencakup feasibility study (uji kelayakan), pelaksanaan, finansial, dan penyediaan bus elektrik serta ekosistem pendukung lainnya untuk area Sarbagita.
(iws/hsa)
