.webp)
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara meminta warga agar tidak menyalahkan kehadiran Pelabuhan Sanur menjadi biang kerok kemacetan di kawasan Sanur.
"Jangan sampai masyarakat salah persepsi. Kami kan sering dapat informasi, Denpasar macet sekarang karena Pelabuhan Sanur," ucap Jaya Negara saat ditemui di Jalan Hayam Wuruk, Sumerta Kelod, Denpasar, Bali, Rabu (27/9/2023).
Jaya Negara menjelaskan pengaduan tersebut juga menyalahkan kemacetan di kawasan Sanur karena salah pengelolaan Pelabuhan Sanur. "Kalau dibilang dirugikan kan tidak boleh, karena manfaat Pelabuhan Sanur besar sekali untuk kenaikan pariwisata," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia meminta agar pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Sanur ke Pemerintah Kota (pemkot) Denpasar. Terlebih, Pemkot Denpasar telah menyerahkan tanah seluas 70 are.
"Tapi, minimal harapan kami agar nanti pemerintah pusat mengambil kebijaksanaan yang berdasarkan regulasi tentang pengelolaan ini. Prinsip kami siapapun yang mengelola yang penting disesuaikan dengan regulasi," sebutnya.
Segera Bertemu Pj Gubernur Bali Bahas Pengelolaan Pelabuhan Sanur
Jaya Negara mengatakan akan segera bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk membahas pemerintah pusat yang tak kunjung memberikan pengelolaan Pelabuhan Sanur kepada Pemkot Denpasar.
"Malam ini kami akan ketemu sama Pak Pj (Gubernur Bali) untuk membicarakan itu (pengelolaan Pelabuhan Sanur)," tegasnya.
Ia menerangkan dalam kunjungan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beberapa waktu lalu, Sang Made telah lugas membahas persoalan pengelolaan Pelabuhan Sanur.
Jaya Negara memaklumi alasan belum diserahkannya pengelolaan Pelabuhan Sanur dikarenakan pemerintah pusat masih melakukan pemeliharaan dan pembangunan sampai Februari 2024.
Sementara itu, disinggung soal potensi PAD yang dapat diraup Pemkot Denpasar apabila mengelola Pelabuhan Sanur, Jaya Negara mengaku tidak bisa menghitung nilainya, sebab pihaknya tak memiliki kewenangan.
"Paling-paling kami mendapatkan dari parkir. Kalau nanti akan dikerjakan, misalkan dengan konsep badan usaha baru kami melihat, apanya yang bisa kami dapat. Sekarang ini belum ada," akunya.
(nor/hsa)
