.webp)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberi teguran tertulis kepada kepala daerah yang belum membangun mal pelayanan publik (MPP). Kepala daerah yang belum membangun MPP dan maju pada Pilkada 2024 diultimatum akan diumumkan ke publik.
"Pejabat (kepala daerah) hasil Pilkada. Kami berikan teguran tertulis, dan diumumkan ke publik. Ini akan berpengaruh pada elektabilitasnya menjelang Pemilu, kalau yang belum memiliki mal pelayanan publik," kata Tito seusai menghadiri acara RBXperience di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Rabu (6/12/2023).
Tito menjelaskan sebelum memberikan teguran, akan ada evaluasi yang dilakukan terhadap para penjabatnya (pj kepala daerah). Evaluasi dilakukan tiga bulan sekali. Jika selama dua kali evaluasi hasil belum memuaskan, pejabat yang bersangkutan akan dipecat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kami kejar target untuk membentuk mal pelayanan publik di tempat yang belum. Ya, kalau dalam tiga bulan nggak mampu, dengan segala hormat mungkin akan kami evaluasi untuk diganti," tegas Tito.
Diketahui, Kementerian Keuangan akan memberi insentif fiskal bagi pemerintah daerah dengan pelayanan publik terbaik melalui infrastruktur MPP-nya. Insentif juga diberikan kepada pemerintah daerah yang juga mempunyai MPP digital.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberi target semua kepala daerah untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Wapres Maruf Amin menyebut ada 156 MPP yang belum dibangun oleh beberapa pemerintah daerah dan harus mulai dibangun pada 2024.
"Ada 156 sisanya (MPP yang belum dibangun). Sisanya itu akan kami tuntaskan pada 2024," kata Wapres.
Tak hanya mendorong kepala daerah membangun MPP secara fisik. Wapres Amin juga meminta kepala daerah membuat MPP digital. Tujuannya, untuk menciptakan layanan publik yang saling terintegrasi atau tersambung.
"Yang kami arahkan sekarang itu MPP digital. Sehingga pelayanannya, dapat lebih terintegrasi," kata Wapres Amin.
Dia berpendapat, membangun MPP sejatinya tidak mudah. Bukan hanya infrastrukturnya, tetapi ada konektivitas, integritas, dan keterbukaan yang perlu dijaga. Supaya layanan publik tersebut mudah diakses masyarakat dan tentu bebas korupsi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah MPP di satu kabupaten atau kota akan dijadikan indikator pemberian insentif.
"Jadi, nanti kami formulasikan insentif fiskalnya seperti apa bersama Kemendagri sesuai indikator pelayanan yang sudah mulai dibangun oleh banyak kabupaten. Tapi masih banyak (wilayah) yang belum (ada MPP)," kata Sri.
Sri melanjutkan, dorongan untuk meningkatkan layanan publik dan pemberian insentif fiskal tidak hanya untuk pemerintah kabupaten dan kota saja. Dia juga mendorong hal yang sama kepada pemerintah provinsi.
(dpw/nor)
