.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal menerbitkan surat edaran tentang petunjuk efisiensi anggaran. Surat itu nantinya akan memerinci anggaran belanja apa saja yang bisa ditekan.
"Saya menyampaikan beberapa hari lalu bahwa saya juga akan meminta daerah melakukan efisiensi, efisiensi belanja. Belanja di antaranya mengenai masalah alat tulis kantor, kemudian masalah perjalanan dinas dikurangi, rapat yang tidak perlu dan kemudian apa kegiatan-kegiatan seremonial terlalu banyak ya," kata Tito saat ditemui di sela retret kepala daerah di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025) malam.
"Hari ini saya tanda tangani (surat edaran) untuk saya berlakukan besok, memberikan guidelines kepada kepala daerah," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito mengatakan anggaran belanja yang tidak perlu itu bisa dialihkan untuk program pro rakyat. Dia lalu mencontohkan beberapa program di antaranya rehabilitasi sekolah hingga standardisasi puskesmas.
"Semua dialihkan untuk program-program yang pro rakyat betul. Misalnya di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus, MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, puskesmas harus bagus standardisasinya," jelasnya.
Tito pun mengajak DPRD kabupaten/kota atau bahkan provinsi untuk ikut mengawasi efisiensi anggaran ini.
"Nah, ini awasi, tolong diawasi DPRD di masing-masing masyarakat daerahnya, tolong diawasi. Daerah mana yang melakukan perbaikan, daerah mana yang tidak. Dan kami juga melalui sistem, yang namanya sistem informasi pemerintah daerah, kami nanti akan melihat perubahan-perubahan itu," jelasnya.
"Saya mohon rekan-rekan pimpinan DPRD, anggota DPRD kabupaten/kota, juga bisa menyadari, efisiensi dilakukan ya, semua akan terdampak. Yang ada pada zona nyaman mungkin merasa nggak nyaman, tapi semata-mata untuk kepentingan program yang lebih banyak yang bersentuhan dan dinikmati langsung oleh masyarakat," jelas dia.
Sri Mulyani Bahas Efisiensi-Retribusi
Tito lalu menyinggung materi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal efisiensi. Menurutnya, banyak kepala daerah yang menanyakan soal teknis keuangan daerahnya.
"Tadi sudah disampaikan cukup ramai pertanyaannya antara Menteri Keuangan dengan daerah, dan ini sangat bagus sekali. Kenapa karena daerah bisa menyampaikan langsung persoalan-persoalan teknis keuangan ya, misalnya masalah efisiensi, dana bagi hasil, kemudian juga mengenai pajak dan retribusi, mengenai inflasi," jelas Tito.
"Sehingga bisa dijawab dan dijelaskan juga oleh Ibu Menteri Keuangan ada hal-hal yang perlu juga menjadi masukan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah formulasi dana bagi hasil misalnya, masalah royalti," sambung dia.
Tito lalu mencontohkan beberapa materi pertanyaan dari kepala daerah ke Sri Mulyani. Di antaranya soal dana bagi hasil Freeport Papua hingga potensi perikanan di Maluku Utara.
"Ya, dari misalnya Freeport kepada daerah-daerah lain yang ada di Papua. Kemudian juga yang di Maluku Utara, kemudian yang perikanan, potensi perikanan yang menurut Gubernur Maluku Utara mereka mendapatkan hasil yang kurang seimbang dengan pendapatan dari industri perikanan atau penangkapan perikanan di sana," jelasnya.
"Nah, ini akan menjadi masukan dari kementerian keuangan untuk mencarikan formulasi-formulasi sehingga ada keadilan," pungkas Tito.
(ams/ams)
