.webp)
Harga beras SPHP mengalami kenaikan per 1 September 2023. Meski demikian, Perum Bulog Kanwil Bali memprediksi tidak akan mempengaruhi tingkat permintaan di masyarakat.
Kenaikan harga beras SPHP mengacu pada Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras serta Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras.
Harga beras SPHP Af Gudang sebelumnya Rp 8.300 per kilogram kini menjadi Rp 9.950 per kilogram. Sementara, untuk HET di tingkat konsumen Rp 10.900 per kilogram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Perum Bulog Kanwil Bali Avrilia Purwandari menjelaskan sampai saat ini peminat beras SPHP terbilang stabil. Bahkan, permintaan justru mulai meningkat.
"Mungkin karena mereka tahu perbandingan (harga beras SPHP) dengan harga beras di luar. Sejauh ini tidak ada penurunan permintaan," ucap Avrilia, Rabu (6/9/2023) di kantor Perum Bulog Kanwil Bali.
Menurutnya, selama ini masyarakat telah akrab dengan beras SPHP dikarenakan kualitas yang bagus dan menjadi pilihan masyarakat apabila harga beras premium di pasaran tinggi. Rata-rata permintaan beras SPHP di Bali per bulannya sekitar 400-500 ton.
"Per Agustus kemarin penjualan beras SPHP kami mencapai 881 ton. Alasannya karena harga beras premium melonjak sehingga masyarakat membutuhkan harga yang lebih terjangkau, di situlah kami muncul," sebut Avrilia.
Avrilia memaparkan harga beras premium saat ini sebesar Rp 63 ribu per 5 kilogram dari yang sebelumnya Rp 60-61 ribu. Ia menuturkan ketersediaan beras SPHP di Bali saat ini berjumlah 5.800 ton. Pasokan beras akan terus bertambah untuk mencukupi stok sampai akhir tahun 2023.
Kenaikan harga beras dirasakan warga Karangasem sejak Agustus 2023. Hal tersebut membuat daya beli masyarakat sedikit berkurang sehingga berpengaruh terhadap penghasilan pedagang di Pasar Amlapura Timur.
Salah seorang pedagang beras Sang Ayu Kerti mengatakan harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp 400 hingga Rp 500 per kilogramnya. Namun jika dibandingkan, untuk satu kampilnya kenaikan bisa mencapai Rp 10 ribu untuk yang 25 kilogram.
"Harga beras mengalami kenaikan sejak dua minggu terakhir, namun naiknya bertahap sedikit demi sedikit," kata Ayu Kerti, Selasa (29/8/2023).
Ayu Kerti mengatakan banyak pembeli yang beralih merek dan mencari yang lebih murah. Pembeli juga mengurangi pembelian dari biasanya 25 kilogram kini hanya 10 kilogram saja.
Salah seorang pembeli bernama Jumirayanti mengaku harga beras saat ini cukup membuatnya kelimpungan. Sebab, ia harus merogoh kocek lebih dalam meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Jumirayanti menyiasati dengan membeli beras yang lebih murah.
"Kalau beras karena merupakan kebutuhan pokok berapapun harganya tetap saya beli, tapi terpaksa ganti merek agar dapat harga lebih murah," kata Jumirayanti.
Kenaikan Harga Beras Timbulkan Berbagai Dampak
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas Denpasar Prof. Dr. IB Raka Suardana memandang kenaikan harga beras, khususnya beras SPHP bakal memberikan berbagai dampak. Mengingat beras merupakan kebutuhan utama masyarakat.
Ia menilai konsumsi beras di keluarga Indonesia pun cukup besar, yakni sekitar 0,4 kilogram per hari untuk dua orang dalam satu keluarga.
Kemudian, kata Raka, dampak pertama yang ditimbulkan dari kenaikan harga beras, yakni akan berpengaruh kepada inflasi. Sebab beras menjadi salah satu komoditas dalam pengukuran inflasi.
"Dampak lainnya adalah pendapatan riil masyarakat. Pendapatan ini bukan dalam bentuk uang. Dulu dia (masyarakat) bisa membeli beras 2 kilogram, tapi sekarang menjadi 1,8 kilogram," sebut Raka.
Kemudian, kenaikan harga beras juga ditakutkan akan berpengaruh kepada meningkatnya angka kemiskinan di Bali. Sebab, masyarakat yang akan paling merasakan dampak kenaikan harga tersebut adalah masyarakat dengan penghasilan tetap dan rendah.
"Meskipun Bali ini dari segi persentase kemiskinannya paling kecil di Indonesia, yakni 4,25 persen, tapi ketika berbicara tentang (kenaikan harga) beras ditakutkan angka kemiskinan akan bertambah," papar Raka.
Terkait hal tersebut, Raka pun mendorong agar pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder agar tidak terjadi penambahan kemiskinan ekstrem karena hal tersebut sangat rentan.
Menurutnya, pemerintah daerah hingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus ikut terjun dalam mengatasi hal tersebut. Misalnya dengan menggunakan dana praktis atau dana cadangan untuk menstabilkan harga beras.
"Jangan sampai masyarakat yang rentan dengan kenaikan harga akan terkena. Paling tidak subsidi untuk beberapa hal yang berkaitan dengan itu, dan harus tepat sasaran," tambahnya.
(nor/iws)
