Retail Seafood di Bali Dianggap Telah Menerapkan Perikanan Berkelanjutan

Denpasar

Retail Seafood di Bali Dianggap Telah Menerapkan Perikanan Berkelanjutan

Karsiani Putri - detikBali
Selasa, 30 Mei 2023 21:13 WIB
Indonesia Program Director Sustainable Fisheries Partnership (SFP) Dessy Anggraeni di Kopi Bali House Sanur, Denpasar, Bali Selasa (30/5/2023).
Foto: Ni Made Lastri Karsiani Putri/detikBali Indonesia Program Director Sustainable Fisheries Partnership (SFP) Dessy Anggraeni di Kopi Bali House Sanur, Denpasar, Bali Selasa (30/5/2023).
Denpasar -

Sustainable Fisheries Partnership (SFP) menilai retail seafood di Bali telah menerapkan praktik perikanan berkelanjutan. Hal itu disampaikan oleh Indonesia Program Director SFP Dessy Anggraeni.

"Kami melihat market di Bali terutama dari retail maupun restorannya sudah aware dan memikirkan (praktik perikanan berkelanjutan) itu dibandingkan tempat lain," ucap Dessy, Selasa (30/5/2023).

Menurut Dessy, retail makanan laut di Bali sudah menerapkan praktik perikanan berkelanjutan karena sebagian besar dikonsumsi oleh turis asing. Para wisatawan mancanegara itu telah memahami dan menerapkan praktik perikanan berkelanjutan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dessy menjelaskan prinsip praktik perikanan berkelanjutan salah satunya adalah memastikan ikan dan hasil laut lainnya legal. Ikan yang diambil dari laut juga merupakan ikan yang telah bertelur serta ditangkap dengan alat yang tidak merusak lingkungan.

Dessy menambahkan kakap dan kerapu di Indonesia sebagian besar dari perikanan skala kecil. Namun, tetap bisa memasok kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.

ADVERTISEMENT

"Hampir 90 persen hasil tangkapan kakap dan kerapu dikonsumsi lokal (domestik), sehingga sangat penting sekali untuk terlibat dalam usaha menuju perikanan yang berkelanjutan," ujar Dessy.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bali Putu Sumardiana mengeklaim kondisi laut dan perikanan di Pulau Dewata cenderung aman dari pencurian ikan dan penggunaan bom untuk menangkap ikan. Sebab, Dinas Kelautan kerap rutin patroli dengan masyarakat untuk mencegah hal tersebut.

"Kami punya 36 kelompok pengawasan masyarakat yang tersebar di kabupaten/kota," tutur Sumardina. "Ketika ada apa-apa (masalah), akan dikoordinasikan melalui grup WhatsApp."




(gsp/nor)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads