.webp)
Antrean kendaraan hingga kemacetan parah kerap terjadi pada akses penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kondisi ini dinilai berdampak cukup besar bagi roda perekonomian Jawa dan Bali.
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, mengungkapkan penanganan kemacetan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Menurutnya, pembenahan akses penyeberangan Ketapang-Gilimanuk melibatkan banyak elemen mulai dari regulator, pengelola pelabuhan, operator kapal, kepolisian, pemerintah daerah (pemda), hingga pengguna jasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara teknik, jika dilihat ini semua karena masalah optimasi jaringan dan simpul, serta dalam mengatasinya perlu kerja sama semua pihak. Jika hal ini dilakukan, InsyaAllah tertangani macet akan selesai," kata Djoko dalam keterangannya seperti dikutip dari detikFinance, Sabtu (3/10/2026).
Djoko menuturkan pengaturan arus lalu lintas ke arah Pelabuhan Ketapang seharusnya dilakukan sejak dari hulu, bukan menunggu kendaraan menumpuk di depan pintu masuk pelabuhan. Ia mendesak pemerintah dan aparat menyiapkan rekayasa lalu lintas, penyiapan holding area, pengaturan armada logistik, serta sistem antisipasi dini saat volume kendaraan mulai meningkat.
Jalur Ketapang-Gilimanuk, dia berujar, merupakan perlintasan utama bahan pokok dan kebutuhan industri ke Bali dan Nusa Tenggara (Nusra). Dominasi truk-truk berukuran besar membutuhkan waktu bongkar muat lebih lama dan memakan ruang dermaga serta ruang jalan yang signifikan.
Ia lantas menyoroti eksistensi kendaraan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang perlu dikendalikan sebelum kendaraan masuk pelabuhan. Djoko mengatakan jangan sampai persoalan yang tidak selesai di jalan akhirnya menumpuk di pintu pelabuhan.
"Di sini proses pembagian tanggung jawab harus jelas. Regulator mengatur dan mengawasi, kepolisian menjaga lalu lintas dan keamanan, Pemda mendukung pengaturan wilayah, sementara pengelola pelabuhan dan operator kapal memastikan pelayanan penyeberangan berjalan optimal," imbuh Djoko.
Di sisi lain, Djoko mengatakan peningkatan kapasitas infrastruktur harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Menurutnya, truk angkutan barang kerap menumpuk di jalan raya sekitar pelabuhan karena belum optimalnya kantong parkir (buffer zone) atau area penampungan sementara sebelum masuk area pelabuhan.
Kondisi ini membuat antrean tidak hanya melumpuhkan arus penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, tetapi juga memicu kemacetan ekor di jalan nasional Jalur Pantura Situbondo-Banyuwangi. Sehingga, dia melanjutkan, diperlukan pula infrastruktur terkait area kantong parkir tersebut.
"Namun pembangunan infrastruktur tetap harus diikuti perbaikan pengaturan lalu lintas, pola operasi, dan manajemen kendaraan dari hulu," pungkas Djoko.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
