.webp)
Gubernur Bali Wayan Koster membeberkan perkembangan pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi. Ada perubahan pada trase proyek tersebut, khususnya untuk ruas Gilimanuk-Pekutatan di Kabupaten Jembrana.
Koster mengatakan ruas Gilimanuk-Pekutatan tidak lagi dibangun sebagai jalan tol. Sebagai gantinya, jalur tersebut akan ditingkatkan kapasitasnya dan berstatus sebagai jalan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Atas pertimbangan tertentu, tol Gilimanuk-Mengwi yang dari Gilimanuk ke Pekutatan itu tidak tol, melainkan peningkatan proses jalan nasional," ungkap Koster di DPRD Provinsi Bali, Senin (21/9/2026).
Sementara itu, ruas Pekutatan-Mengwi di Kabupaten Badung tetap direncanakan sebagai jalan tol.
"Dari Pekutatan ke Mengwi, baru tol," imbuh Koster.
Koster mengatakan proses tender proyek ditargetkan berlangsung pada akhir 2026. Setelah itu, pembangunan fisik diharapkan dapat dimulai pada awal 2027.
"Karena ada perubahan trase, sehingga ada perubahan perencanaan, perubahan anggaran. Jadi, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga target bisa tercapai awal 2027 mulai pengerjaan fisik," terangnya Koster.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar konsultasi rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Konsultasi publik tersebut melibatkan perwakilan warga terdampak, perbekel, bendesa adat dari wilayah Jembrana, Tabanan, dan Badung yang dipusatkan di Graha Sanjayaning Singasana, Tabanan, Kamis (20/8/2026).
Kementerian PU diwakili Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Konsultasi tersebut juga dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bali.
Dalam pertemuan tersebut, warga yang hadir lebih banyak mendesak kepastian kapan proyek strategis nasional tersebut benar-benar terealisasi.
Khusus di wilayah Tabanan, Perbekel Desa Antosari I Wayan Agus Suriawan mengatakan masyarakat sudah cukup lama menunggu realisasi jalan tol tersebut. Rencana pembangunan bahkan telah bergulir sejak 2022 dan sebelumnya sudah sampai pada tahapan penetapan lokasi (penlok).
"Pada dasarnya kami setuju ada pembangunan tol. Jangan sampai terus ada konsultasi, tapi akhirnya digantung," tegas Agus Suriawan.
Selain menuntut kepastian, Agus meminta pemerintah memperhatikan keberadaan jalur melasti dan jaringan irigasi apabila pembangunan tol dilanjutkan. Menurut dia, kondisi di lapangan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan desain.
Sementara itu, Bendesa Adat Kesiut, Kecamatan Kerambitan, I Gusti Putu Muliawan, menyampaikan masyarakat sejatinya mendukung pembangunan tol ini. Namun, dia meminta pemerintah memberikan kepastian agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakjelasan.
Muliawan juga meminta rencana pembangunan tol tidak dijadikan ajang politik. Dia mengaku khawatir wacana pembangunan tol kembali muncul menjelang momentum politik, tetapi kemudian menghilang setelah pemilihan selesai.
"Jadi mohon bapak-bapak PU sampaikan saja ke Pak Presiden secara langsung. Bali perlu jalan tol," tegasnya.
