.webp)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah memprioritaskan pemulihan konektivitas agar distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.
AHY telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuka kembali akses yang terputus serta memulihkan infrastruktur dasar di wilayah terdampak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung," kata AHY dalam siaran pers, Minggu (16/8/2026).
12 Titik Longsor Ditangani
Berdasarkan laporan Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, terdapat 12 titik longsor yang saat ini tengah ditangani pada sejumlah ruas jalan utama.
Rinciannya, tiga titik berada di ruas Ruteng-KM 210, satu titik di ruas KM 210-Batas Kabupaten Manggarai, dan delapan titik lainnya berada di ruas Aegela-Batas Kota Ende.
Sejumlah alat berat berupa loader dan excavator juga dikerahkan untuk membersihkan material longsoran dan menjaga akses jalan tetap fungsional. Penanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas mengingat masih adanya potensi gempa susulan.
Pasokan Air
Pemulihan layanan dasar, terutama ketersediaan air bagi masyarakat, juga menjadi prioritas. Kementerian PU terus melakukan inspeksi terhadap infrastruktur sumber daya air di wilayah terdampak.
Berdasarkan pemeriksaan awal, Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay secara visual berada dalam kondisi baik, sementara pemeriksaan teknis yang lebih detail masih terus dilakukan. Pada Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur, ditemukan kerusakan ringan pada bendung serta longsoran yang menutup saluran sekunder.
BBWS Nusa Tenggara II juga telah menyiagakan berbagai peralatan pendukung, termasuk drilling rig dan truck crane, untuk mempercepat penanganan apabila dibutuhkan di lapangan.
Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap SPAM Waemese di Labuan Bajo agar pelayanan air minum bagi masyarakat dapat segera dipulihkan. Penanganan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur juga terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan sumber daya air bagi masyarakat.
"Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin," tegas AHY.
Puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) juga telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Sementara itu, kementerian dan lembaga terkait terus melakukan penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
"Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat," ujar AHY.
Selain penanganan langsung di lapangan, pemerintah terus melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya. Asesmen tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan pada fase berikutnya.
AHY menegaskan penanganan tidak akan berhenti setelah fase tanggap darurat. Setelah kondisi darurat tertangani, pemerintah akan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil assessment kerusakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
"Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi," ujarnya.
