.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kehilangan ruang belanja sekitar Rp 25,17 miliar setelah Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk 2026 dipangkas pemerintah pusat. Kondisi ini membuat Buleleng harus mengetatkan anggaran dan mulai memilah program yang masih bisa dibiayai.
Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra mengakui pemangkasan TKD cukup memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah pun diminta lebih ketat dalam mengelola belanja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sangat berpengaruh. Tetap kami ditekankan untuk efisiensi," kata Sutjidra, Jumat (7/8/2026).
Pemangkasan TKD Buleleng pada 2026 mencapai sekitar Rp 25,17 miliar atau 1,63%. Sutjidra mengatakan arahan efisiensi tersebut disampaikan pemerintah pusat dalam rapat yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah diminta lebih cermat mengelola anggaran karena tekanan terhadap keuangan daerah masih berpotensi berlanjut. Menurutnya, sejumlah daerah mulai menghadapi tantangan dalam memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Meski demikian, kondisi tersebut dipastikan belum terjadi di Kabupaten Buleleng.
"TPP dan gaji, khususnya PPPK. Di daerah lain begitu. Sementara kita belum ke arah sana. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana," ujarnya.
Apabila tekanan fiskal meningkat, Pemkab Buleleng akan memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertanian, hingga jaminan sosial dipastikan tetap menjadi prioritas, sementara program lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Sutjidra menambahkan, sektor infrastruktur menjadi salah satu yang paling terdampak akibat keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kenaikan harga material yang membuat biaya pembangunan semakin tinggi.
"Dulu misalnya Rp 2 miliar bisa membangun satu kilometer jalan, sekarang dengan anggaran yang sama mungkin hanya sekitar 600 meter," ungkapnya.
Meski demikian, Pemkab Buleleng berharap kondisi fiskal daerah tetap terjaga sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat, hak-hak aparatur pemerintah, serta program pembangunan yang menjadi prioritas dapat terus berjalan secara optimal.
