.webp)
Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Belanja daerah dirancang sebesar Rp 13,1 triliun dengan alokasi anggaran infrastruktur mencapai lebih dari 55 persen.
"Secara substansi rancangan penjelasan KUA-PPAS untuk tahun 2027 ini, pendapatan dirancang sebesar Rp 11,1 triliun dengan PAD sebesar Rp 10,7 triliun. Sehingga total belanja yang kami rancang awal adalah sebesar Rp 13,1 triliun dan yang paling penting belanja infrastruktur sebesar 55 persen," kata Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Puspem Badung, Kamis (6/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Besarnya alokasi infrastruktur tersebut difokuskan pada pembangunan jaringan jalan baru sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Pembangunan konektivitas antarwilayah ini juga sebagai respons atas derasnya kunjungan wisatawan ke wilayah Badung.
"Kami sedang fokus kepada pembangunan jaringan baru dalam rangka melakukan konektivitas antarwilayah," ujar Adi Arnawa.
Pemkab Badung mengeklaim percepatan pembangunan tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap penerimaan kas daerah. Berdasarkan laporan per 31 Juli 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung yang masuk ke kas daerah sudah menembus angka Rp 4,1 triliun.
"Astungkara, mudah-mudahan ini menjadi angin segar yang baru buat kita, sehingga tambah semangat dan paling penting adalah tumbuhnya trust bagi wisatawan," imbuhnya.
Setelah melalui proses pembahasan bersama legislatif, alokasi Belanja Daerah Badung Tahun Anggaran 2027 disesuaikan menjadi Rp 14,2 triliun. Adi Arnawa berharap dokumen KUA-PPAS yang telah ditandatangani tersebut dapat menjadi pedoman penganggaran APBD secara maksimal.
"Ini tentu menjadi satu situasi yang sangat kondusif dan positif buat kita untuk terus bergerak melakukan pembenahan infrastruktur secara komprehensif. Semoga apa yang dirancang dapat dicapai secara maksimal dalam rangka mengejar target capaian yang sudah dituangkan dalam KUA-PPAS," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menilai porsi belanja infrastruktur sebesar 55 persen dalam KUA-PPAS 2027 sebagai keputusan logis dan tepat momentum. Ia menekankan percepatan pembangunan jaringan jalan harus segera dieksekusi agar terhindar dari lonjakan harga lahan di masa depan.
"Menurut pandangan kami di dewan tentu logis, karena kalau tidak mulai dari sekarang, Badung ini akan memprioritaskan bidang infrastruktur kapan lagi? Sebab kalau dibiarkan lahan semakin lama harganya meningkat dan kalau di pariwisata macet ya tamunya kabur," kata Anom Gumanti.
(iws/iws)
